Poin Penting
- BTN memproyeksikan pertumbuhan rumah subsidi di atas 10% pada 2026, sejalan dengan target pemerintah untuk MBR.
- Target pembiayaan mencapai 210 ribu unit rumah subsidi, terdiri dari 140 ribu skema konvensional dan 73 ribu syariah.
- Skema KPP jadi andalan BTN untuk mendorong developer dan memperluas akses KPR subsidi, termasuk bagi pekerja informal.
Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan rumah subsidi pada 2026 menembus di atas 10 persen. Proyeksi ini sejalan dengan target pemerintah dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Tahun ini kita expect pertumbuhan rumah subsidi tentunya di atas 10 persen, sesuai dengan target pemerintah,” ujar Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, di Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.
Baca juga: Bos BTN: KPP Jadi Solusi untuk Dukung Kepemilikan Rumah Sektor Informal
Setiyo memperkirakan total kuota rumah subsidi yang dibiayai BTN sepanjang 2026 mencapai sekitar 210 ribu unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 140 ribu unit berasal dari skema konvensional, sementara 73 ribu unit melalui pembiayaan syariah.
“210 ribu rumah baru (rumah subsidi) yang di-booking tahun ini,” ujarnya.
Pembiayaan KPP
Untuk memastikan target tersebut tercapai, BTN menyiapkan dukungan pembiayaan melalui skema Kredit Pengembang Perumahan (KPP). Skema ini ditujukan untuk mendorong pengembang, khususnya developer kecil dan startup developer di daerah, agar lebih siap dalam menyiapkan lahan dan proyek perumahan.
Hingga kini, BTN telah bekerja sama dengan lebih dari 10.000 mitra developer di seluruh Indonesia.
“Lebih dari 10 ribu mitra kita di seluruh Indonesia, kita siapin untuk mereka juga mulai mempersiapkan lahan, mempersiapkan projek supaya target 210 ribu jalan,” jelasnya.
Baca juga: BTN Mau Dirikan Anak Usaha Asuransi dan Multifinance, Siapkan Dana Segini
Adapun dari sisi permintaan (demand), BTN melihat segmen pekerja informal sebagai potensi pasar baru bagi rumah subsidi.
Melalui KPP dan penyempurnaan mekanisme pembiayaan, BTN berupaya memperluas akses KPR subsidi bagi kelompok ini yang sebelumnya relatif sulit menjangkau pembiayaan perumahan.
“Dengan KPP untuk demand ini justru untuk para pekerja informal kita dorong untuk bisa mereka affordable juga mendapatkan KPR subsidi. Dan juga untuk mendukung usaha mereka juga,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
