Poin Penting
- Komisi XI DPR RI menguji Thomas Djiwandono—Wakil Menteri Keuangan dan calon Deputi Gubernur BI dari luar internal BI
- Thomas memaparkan lima strategi GERAK yang menekankan governance kebijakan yang kuat, efektivitas kebijakan moneter, resiliensi sistem keuangan, sinergi fiskal-moneter, serta keberlanjutan ekonomi
- Thomas menegaskan perlunya sinergi moneter, fiskal, dan sektor keuangan untuk memperkuat transmisi kebijakan, stabilitas sistem keuangan, serta peningkatan peran UMKM.
Jakarta – Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada Calon Deputi Gubernur (DG) Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono pada Senin, 26 Januari 2026.
Thomas merupakan keponakan presiden Prabowo Subianto atau calon yang berasal dari luar internal BI yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Berbeda dengan dua calon sebelumnya yang berasal dari internal BI, yaitu Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono, dan Asisten Gubernur BI Solikin M. Juhro.
Dalam paparannya di hadapan anggota dewan Komisi XI DPR, Thomas menyampaikan lima strategi yang disebut ‘GERAK’. Dia meyakini strategi ini bisa membangun dan mendukung ekonomi berkelanjutan secara adaptif dan agile.
Pertama, governance kebijakan yang kuat dan kredibel merupakan suatu fondasi melalui regulasi, independensi BI , serta Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK).
“Ini memberi kita fondasi yang kuat untuk governance kebijakan yang luat dan kredibel,” ucap Thomas.
Baca juga: Calon DG BI Dicky Kartikoyono Beberkan Digitalisasi Pendorong Ekonomi RI
Kedua, efektivitas kebijakan untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memiliki lag dalam transmisi pada perekonomian.
Dia menyebut untuk penurunan 1 persen BI Rate, bunga kredit modal kerja (KMK) turun 0,27 persen dalam 6 bulan dan paling banyak 0,59 persen dalam 3 tahun.
“Artinya transmisi dampak kebijakan membutuhkan waktu lama dan tidak sepenuhnya dapat transmisikan, karena itu saya merasa perlu sinergi kebijakan dengan fiskal dan otoritas keuangan,” jelasnya.
Ketiga, resiliensi sistem keuangan dan pasar keuangan untuk financial security. Thomas menyebut hal ini melalui pendalaman sektor keuangan, penguatan intermediasi sektor keuangan, penguatan basis pendanaan dan peran industri nonbank (IKNB), serta inklusi keuangan.
Keempat, akselerasi sinergi fiksal, moneter, dan sektor keuangan. Ada sejumlah program kunci untuk mengakselerasi ketiganya. Mulai dari kebijakan fiskal dan moneter dari segi sinkronisasi kebijakan suku bunga, koordinasi pengeluaran utang dan pasar Surat Berharga Negara (SBN), penguatan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta kebijakan pembiayaan pembangunan.
Baca juga: Pencalonan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI Dinilai Bisa Picu Kegelisahan Pasar
Kelima, keberlanjutan yang merupakan target besar melalui program kunci, implementasi UU P2SK, transformasi digital keuangan, serta inklusi dan literasi keuangan.
“Inklusi dalam hal ini ke depannya adalah bagaimana peran UMKM dapat terus ditingkatkan dan masyarakat luas maupun UMKM dapat diberi dukungan dari usaha-usaha baik pemerintah maupun otoritas keuangan lainnya, itu bisa kita lakukan dari dukungan pemerintah melalui kredit usaha rakyat (KUR), insentif likuiditas makroprudensial, maupun relaksasi mikroprudensial di Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” imbuh Thomas. (*)
Editor: Galih Pratama
