Poin Penting
- Komisi XI DPR RI menggelar fit and proper test terhadap Dicky Kartikoyono, calon Deputi Gubernur BI
- Dicky menyoroti pesatnya pertumbuhan ekonomi keuangan digital, namun masih dihadapkan pada tantangan global dan domestik
- BI menargetkan pertumbuhan transaksi digital hingga 147,3 miliar dengan penguatan QRIS, BI-Fast, dan SNAP, guna mendukung ekonomi digital yang tangguh, aman, dan inovatif.
Jakarta – Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada Calon Deputi Gubernur (DG) Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono pada Senin, 26 Januari 2026.
Dicky merupakan calon yang berasal dari internal BI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.
Dalam paparannya di hadapan anggota dewan Komisi XI DPR, Dicky menyampaikan visi misinya dengan tema ‘Mengukir Sejarah Kemandirian Digital untuk Indonesia Emas’.
Menurut Dicky, dalam kurang lebih sembilan tahun terakhir pertumbuhan ekonomi keuangan digital tumbuh pesat. Meski demikian, masih terdapat tantangan digitalisasi, baik dari domestik maupun global.
Dari global, kata Dicky, geopolitik, polarisasi, serta tarif dagang oleh Presiden AS Donald Trump telah menghambat pertumbuhan ekspor Indonesia. Di samping itu, risiko siber hingga defisit neraca berjalan juga menjadi perhatian.
Baca juga: Jalani Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI, Solikin Beberkan Strategi Kebijakan ‘SEMANGKA’
Sedangkan dari domestik, lanjut Dicky, tantangan digitalisasi di antaranya belum meratanya infrastruktur, kualitas tenaga kerja dalam berkontribusi di lapangan kerja yang semakin menantang, dan daya beli melemah.
“Jawaban pada tantangan ini ada pada upaya menegakan pilar digitalisasi sebagai salah satu game changer. Kita lihat sejak lima tahun terakhir, digitalisasi kita mulai dengan QRIS, BI-Fast, standar nasional open API pembayaran (SNAP) itu pertumbuhannya eksponensial,” ujar Dicky.
Dicky menyebut, BI memproyeksikan pertumbuhan digital ini bisa mencapai 147,3 miliar transaksi, setelah dalam lima tahun terakhir 37 miliar transaksi. Menurutnya, potensi tersebut terdapat di dalam negeri, di mana teknologi, inovasi, pengguna internet yang terus tumbuh, serta bonus demografi menjadi kekuatan.
Potensi tersebut juga bisa diimplementasikan untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto lewat Asta Cita melalui kebijakan sistem pembayaran yang memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan.
“Untuk itu, kami mempunyai visi-misi pertamanya adalah mengembangkan ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien. Ini melalui infrastruktur dalam sistem pembayaran yang akan mendukung ekonomi keuangan digital kita,” jelasnya.
Baca juga: Calon DG BI Solikin Bicara Soal Independensi Bank Sentral
Kedua, mengembangkan ekosistem ekonomi keuangan digital yang terpercaya dan inovatif, aman, dan memiliki daya tahan.
“Di sini tentunya kita perlu selalu menggambarkan bagaimana sistem kita ini robas, punyafraud detection system, mempunyai kemampuan analytical yang kuat AI kita gunakan. Di banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk meyakinkan bahwa sistem pembayaran kita terpercaya dan inovatif,” pungkasnya.
Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berdaulat yang berada dalam program Asta Cita.
Ketiganya perlu disinergikan pada lembaga terkait, dalam mendorong sektor keuangan, governance dan keamanan optimal agar fungsi pembiayaan yang maksimal hingga tersalur kepada sektor riil. (*)
Editor: Galih Pratama
