Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group
BANK Perekonomian Rakyat (BPR) penuh tantangan. Satu sisi dihadapkan dengan konsolidasi, sisi lain yang tak kalah kerasnya, yaitu tekanan ekonomi dan susutnya kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun peluang BPR/BPRS di Jawa Barat masih terbuka, meski sempit. BPR sebagai bank akar rumput ketika ekonomi tertekan, asalkan berani bertransformasi dari sekadar penyalur kredit menjadi pengelola ekosistem lokal dan mitra fiskal daerah yang lincah.
Tekanan di hulu, ruang di hilir. Ekonomi Jawa Barat masuk 2026 dengan kombinasi unik: tekanan global, fiskal yang ketat, dan domestik yang masih bertahan lewat konsumsi dan UMKM. Di sisi perbankan, bank umum masih mendominasi hampir seluruh aset dan kredit, tetapi justru di ruang sempit inilah BPR menemukan ceruknya, meski tidak ringan.
Menurut data Biro Riset Infobank, kredit UMKM hanya tumbuh sekitar 0,2–1,8 persen dan bahkan sempat terkoreksi, menandakan permintaan dan penyerapan kredit di sektor riil masih lemah dan penuh kehati-hatian. Tapi, efek COVID-19 masih belum hilang di kelas UMKM. Di sisi lain, kredit perbankan total masih tumbuh sekitar 9,6 persen (November 2025) persen, ditopang korporasi dan konsumsi, sehingga porsi UMKM relatif tertinggal.
Gelombang ketidakpastian global—perlambatan ekonomi dunia, suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama, dan harga komoditas yang fluktuatif—menciptakan tiga efek langsung ke daerah.
Satu, ruang fiskal pemerintah pusat mengecil, belanja manyun, terutama ke belanja modal dan sebagian transfer ke daerah.
Dua, pemerintah daerah dipaksa memilih: mana program yang bertahan, mana yang harus ditunda; belanja pembangunan diperas menjadi belanja wajib.
Tiga, program-program besar yang tadinya diharapkan mengangkat permintaan (termasuk skema penyangga sosial maupun dukungan UMKM terealisasi tidak secepat yang dijanjikan di atas kertas.
Di tengah tekanan itu, permintaan kredit UMKM menurun bukan hanya karena pelaku usaha lesu, tetapi juga karena mereka belajar dari krisis: mengerem ekspansi, memperkecil stok, dan lebih mengandalkan modal sendiri. Bank menambah kehati-hatian, didorong oleh kebijakan hapus buku dan hapus tagih yang membuat mereka lebih selektif di segmen UMKM.
Nah, bagi BPR, ini seperti berdiri di tepi sawah saat kemarau. Air kian sedikit, tetapi kebutuhan pengairan desa justru membesar. Bukan lagi soal seberapa besar pompa yang dimiliki, tetapi seberapa cerdas mengelola aliran air. Pendek kata, BPR paling tidak harus memelihara likuiditas dengan baik.
Baca juga: LPS Ungkap Ada 4 BPR/BPRS Dilikuidasi Imbas Bencana Sumatra
Konsolidasi BPR Momentum untuk Tumbuh
Regulator sudah lama mengirim sinyal bahwa era BPR kecil, rapuh, dan tercerai berai akan segera berakhir. Konsolidasi bukan lagi ancaman abstrak, melainkan proses yang sedang berjalan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Desember 2025, sekitar 130 entitas BPR/BPRS telah digabung menjadi 45 entitas; ratusan lainnya sedang dalam antrean konsolidasi menjadi entitas yang lebih besar dan kuat.
Sementara di Jawa Barat sendiri, terlihat arah kebijakan agar BPR milik daerah tidak lagi tersebar di level kabupaten, tetapi dikonsolidasikan di bawah kendali provinsi untuk memperkuat permodalan, efisiensi, dan daya saing teknologi.
Disebut-sebut, penggabungan beberapa BPR daerah di Cirebon dan Majalengka ke dalam entitas BPR provinsi menjadi contoh konkret arah kebijakan ke depan. Namun konsolidasi ini mengandung paradoks. Satu sisi mengurangi jumlah pemain, di sisi lain membuka peluang bagi mereka yang bertahan dengan neraca sehat untuk menaikkan kelas.
Di titik ini, pertanyaan penting bagi setiap BPR di Jawa Barat bukan lagi “apakah akan terdampak konsolidasi?”, melainkan “ingin menjadi konsolidator, mitra, atau sekadar penumpang?”.
Peluang BPR di Jawa Barat, dari Bank ke Mitra Ekosistem
Di tengah semua tekanan, peluang BPR di Jawa Barat justru muncul dari hal-hal yang tampak “kecil” dan terlalu remeh bagi bank umum, tetapi sangat nyata bagi warga desa dan pelaku usaha mikro. Menurut Infobank Institute, ada lima peluang yang bisa dimanfaatkan BPR.
Satu, BPR menjadi perpanjangan tangan fiskal daerah. Di saat transfer pusat menurun, pemda membutuhkan mitra untuk memastikan program prioritas—dari bantuan produktif, pembiayaan usaha kecil, hingga penguatan koperasi—tepat sasaran dan berkelanjutan.
BPR dapat menempatkan diri sebagai operator keuangan lokal untuk; (1) Penyaluran kredit bergulir dan skema dana bergulir daerah, dengan skema bagi hasil yang jelas dan transparan, (2) Pembiayaan koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha lokal dalam klaster-klaster prioritas pemda (pertanian, perikanan, pariwisata desa, industri rumahan).
Dua, memperdalam pembiayaan mikro sektor riil yang “diabaikan” bank umum. Ketika bank umum mengurangi eksposur ke UMKM berisiko tinggi, justru di situ BPR bisa hadir dengan pendekatan yang berbeda: mengenal nasabah, bukan hanya angka.
Semisal, fokus pada sektor dengan siklus kas harian dan mingguan (warung, perdagangan kecil, jasa lokal), di mana pengetahuan lokal menjadi keunggulan. Juga, diikuti dengan skema kredit dengan monitoring intensif, frekuensi angsuran yang menyesuaikan siklus usaha, dan pendampingan sederhana.
Tiga, mengelola tabungan dan remitansi lokal. Urbanisasi dan migrasi kerja membuat arus uang dari kota ke desa tetap besar. BPR yang kuat di kabupaten/kota Jawa Barat bisa menangkap. Semisal, tabungan rutin keluarga pekerja di kota dan luar daerah, dengan produk tabungan berjangka yang sederhana dan program hadiah realistis.
Tidak hanya itu. Fasilitas pembayaran tagihan rutin dan penerimaan pembayaran lokal (sekolah, koperasi, kelompok tani), sehingga BPR menjadi pusat transaksi komunitas.
Empat, menjadi mitra digital yang membumi. Di saat fintech menawarkan kecepatan, BPR punya sesuatu yang fintech tidak miliki, yaitu kehadiran fisik, kedekatan sosial, dan kepercayaan bertahun-tahun. Harusnya juga, BPR dapat bekerjasama dengan platform digital untuk penyaluran pembiayaan, namun tetap menjaga fungsi seleksi dan pengawasan di lapangan.Juga, digitalisasi tidak perlu dimulai dari aplikasi canggih; cukup dari sistem core banking yang rapi, mobile collection yang efisien, dan kanal komunikasi sederhana dengan nasabah.
Lima, menggunakan momentum konsolidasi untuk naik kelas. Bagi BPR yang siap, konsolidasi adalah kesempatan untuk memperbesar basis modal, memperluas wilayah layanan, dan membangun kapasitas manajemen risiko yang lebih baik.
Harapannya, BPR dengan fundamental kuat dapat menjadi konsolidator regional, terutama di kabupaten-kabupaten yang selama ini memiliki banyak BPR kecil yang saling tumpang tindih. Skala yang lebih besar memungkinkan investasi teknologi, SDM, dan manajemen risiko yang sulit dilakukan jika aset masih sangat kecil.
Strategi Kunci BPR/BPRS, Dari Bertahan ke Bertumbuh
Menurut diskusi terbatas Infobank Institute, di bawah ini adalah langkah strategis yang dapat diambil BPR/BPRS di Jawa Barat agar tidak sekadar bertahan, tetapi juga bertumbuh di tengah ketidakpastian.
Satu, menyusun ulang portofolio. Semisal, fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Dalam situasi NPL tinggi dan permintaan kredit lemah, mengejar pertumbuhan dengan menambah risiko adalah jalan buntu.
Dua, menetapkan target pertumbuhan kredit yang realistis, misalnya moderat tetapi dengan penurunan bertahap non performing loan (NPL) setiap tahun. Melakukan review menyeluruh portofolio. Antara lain, memetakan sektor, wilayah, dan tipe debitur dengan risiko tertinggi, dan menyiapkan strategi restrukturisasi, penagihan, atau exit yang jelas.
Tiga, mengurangi konsentrasi kredit pada sektor yang paling tertekan (misalnya konstruksi dan perdagangan tertentu yang sensitif terhadap pemotongan anggaran daerah), dan mengalihkan ke sektor dengan arus kas lebih stabil.
Empat, memperkuat manajemen risiko dan tata kelola konsolidasi. Sebab, konsolidasi menuntut standar baru: pengawasan yang ketat, dokumentasi rapi, dan pengelolaan risiko yang lebih profesional. Juga, memperkuat sistem pemantauan kolektibilitas dan early warning system, agar masalah dapat diidentifikasi di bulan-bulan awal, bukan ketika sudah menjadi kredit macet.
Sejalan dengan itu, meningkatkan kapasitas SDM analis kredit dan account officer melalui pelatihan dan pertukaran pengalaman (misalnya konsorsium pelatihan antar-BPR provinsi).
Baca juga: Persaingan Makin Ketat, Perbarindo DKI Dorong BPR Jaga Loyalitas Nasabah
Kolaborasi dengan Pemda dan Kembali ke Komunitas
Pada akhirnya, ketika fiskal ketat, setiap rupiah anggaran menjadi lebih berharga, dan pemda cenderung mencari mitra yang bisa memastikan efektivitas program. Antara lain; BPR dapat mengusulkan skema co-funding: pemda menyediakan dana penyangga atau bagi hasil untuk skema kredit tertentu (misalnya untuk UMKM prioritas), sementara BPR mengelola penyaluran dan penagihan.
Tidak hanya itu. Menjadi bank pelaksana atau bank mitra dalam program kredit bersubsidi dan penjaminan nasional yang diturunkan ke daerah, dengan memanfaatkan regulasi yang memberi insentif bagi penyalur pembiayaan UMKM.
Di samping juga, membangun forum rutin BPR–pemda–OJK di level provinsi/kabupaten untuk menyelaraskan prioritas sektor dan menghindari fragmentasi program.
Dan, tak kalah pentingnya adalah ransformasi digital yang realistis dan terukur. Digitalisasi bukan lomba fitur, tetapi soal relevansi dan efisiensi. Seperti, memprioritaskan digitalisasi proses internal: analisis kredit yang terdokumentasi rapi, sistem penagihan yang terintegrasi, dan rekonsiliasi yang cepat, sehingga waktu manajemen lebih banyak untuk strategi, bukan administrasi.
Lebih dalam lagi, BPR/BPRS setidaknya kembali pada penguatan identitas sebagai “Bank Rakyat” yang benar-benar hidup di tengah rakyat. Di saat dunia keuangan bergerak ke arah algoritma dan big data, BPR tetap punya nilai yang tidak bisa diduplikasi: kehadiran sosial.
Lalu, menjadikan kantor BPR sebagai pusat kegiatan komunitas: edukasi keuangan, pelatihan usaha mikro, dan pertemuan kelompok-kelompok usaha. Juga, menyusun produk yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami, dengan biaya-biaya yang jujur dan tidak membingungkan nasabah kecil.
Dan, menguatkan komunikasi publik: menjelaskan bahwa BPR bukan “bank kelas dua”, tetapi “bank lokal” yang justru dibangun untuk melayani mereka yang sering tidak dilihat oleh bank besar.
Pada akhirnya, masa depan BPR/BPRS di Jawa Barat akan ditentukan oleh kemauan mereka untuk berubah sebelum dipaksa keadaan. Tekanan global, fiskal, penurunan kredit UMKM, dan konsolidasi bukan sekadar badai yang harus dihindari, melainkan angin yang—jika layar diarahkan dengan tepat—dapat membawa kapal kecil bernama BPR menuju pelabuhan yang lebih besar dan lebih kokoh.
Dalam dunia yang kian tak pasti, bank yang paling dibutuhkan justru adalah yang paling memahami ketidakpastian di tingkat rumah tangga dan warung kecil di ujung gang. Di situlah tempat BPR seharusnya berdiri. Selalu ada jalan. Tidak sedikit jalan menuju Roma bagi BPR.
Melihat kondisi BPR, khususnya non performing loan (NPL) yang terus meningkat, terutama NPL nasional yang mencapai 13,77 persen persen dari 12,71 persen di Triwulan III 2025, agar BPR bisa berperan lebih besar dalam mendorong UMKM yang melemah, BPR perlu relaksasi permodalan.
