Poin Penting
- APBN 2025 mencatat defisit 2,92 persen PDB, tetap dijaga di bawah batas 3 persen sesuai UU sebagai wujud disiplin fiskal pemerintah.
- Realisasi belanja negara mencapai Rp3.451 triliun, difokuskan untuk program prioritas di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.
- Subsidi dan kompensasi energi menjadi pos terbesar senilai Rp305,2 triliun, disusul program makan bergizi gratis (MBG) Rp51,5 triliun.
Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit 2,92 persen. Kementerian Keuangan menegaskan, defisit tersebut tetap berada dalam koridor aman untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Lebih dari itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, defisit 2,92 persen mencerminkan komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal sesuai amanat Undang-undang Keuangan Negara.
“Angka defisit sebesar 2,92 persen dari PDB ini menunjukkan bahwa kami, pemerintah, akan tetap konsisten menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB. Ini adalah komitmen kami karena ini menunjukkan konsistensi dan juga menunjukkan disiplin fiskal,” ungkap Suahasil dalam acara CFO Club Indonesia New Year’s Gathering pada Kamis, 22 Januari 2026.
Baca juga: Soal Defisit APBN 2025, Puan Maharani Tegaskan DPR akan Perketat Pengawasan APBN 2026
Batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 12.
Suahasil mengakui, kondisi ekonomi sepanjang 2025 cukup menantang akibat berbagai gejolak global dan domestik. Meski demikian, pemerintah mampu menjaga stabilitas melalui belanja negara yang terukur.
“Dari belanja negara di Rp3.621 triliun yang diperkirakan di APBN, kami realisasikan di 31 Desember sebesar Rp3.451 triliun. Ini tentu dilakukan dengan orkestrasi belanja negara yang dilakukan oleh seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Dan seluruh orkestrasi itulah yang membuat defisitnya di 2,92% dari PDB,” paparnya.
Ia menambahkan, belanja pemerintah pusat sekitar Rp1.500 triliun difokuskan untuk mendukung program prioritas presiden, dengan total realisasi belanja prioritas mencapai Rp805,4 triliun.
“Belanja negara, yang belanja pemerintah pusat, sekitar Rp1.500 triliun, itu mendukung program prioritas pemerintah dan Bapak Presiden. Sementara, total belanja prioritas yang direalisasikan sebesar Rp805,4 triliun,” lanjut Suahasil.
Baca juga: Defisit APBN Tembus 2,92 Persen, Airlangga: Masih Aman
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, pos belanja terbesar dalam APBN 2025 adalah subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp305,2 triliun.
Sementara itu, program makan bergizi gratis (MBG) menjadi program unggulan kedua dengan alokasi anggaran sebesar Rp51,5 triliun. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
