Poin Penting
- Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI bisa memicu kekhawatiran investor global terhadap independensi bank sentral.
- Isu pencalonan, bersama ketidakpastian tarif AS dan pelebaran defisit fiskal, mendorong rupiah melemah hingga level terendah sembilan bulan
- Pemerintah menegaskan independensi BI tetap terjaga dan menilai sinkronisasi fiskal–moneter diperlukan untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029
Jakarta – Media asing menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Isu independensi bank sentral kembali menjadi perhatian investor global di tengah ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029.
Reuters, Selasa (20/1/2026), melaporkan pencalonan Thomas—yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo—muncul di saat pasar tengah sensitif terhadap arah kebijakan moneter dan fiskal Indonesia.
Kekhawatiran tersebut tercermin dari pergerakan rupiah yang sempat menyentuh level terendah dalam sembilan bulan terakhir, dipicu kombinasi ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat, defisit fiskal yang melebar, serta kabar nominasi di BI.
Baca juga: Thomas Djiwandono Masuk Bursa Deputi Gubernur BI, Purbaya: Saya Dukung!
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, Thomas Djiwandono yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan menjadi salah satu dari tiga nama yang diajukan ke DPR untuk mengisi posisi Deputi Gubernur BI. Proses ini menyusul pengunduran diri Deputi Gubernur BI Juda Agung sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, perpindahan Juda Agung ke Kementerian Keuangan tidak akan mengganggu independensi BI. Ia juga menepis spekulasi bahwa masuknya Thomas ke jajaran pimpinan bank sentral akan menggerus independensi kebijakan moneter.
“Ada spekulasi bahwa karena Thomas masuk ke BI, independensinya akan hilang. Saya tidak sepakat,” ujar Purbaya seperti dikutip Reuters.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter justru diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Selain Thomas, dua kandidat lain yang diusulkan adalah Solikin Juhro dan Dicky Kartikoyono. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Thomas sebagai figur yang layak, dengan bekal kompetensi akademik dan pengalaman birokrasi.
Memicu Kegelisahan Pasar
Namun, analis global tetap mencermati dinamika ini. Senior Currency Strategist MUFG, Michael Wan, menilai kabar pencalonan tersebut memicu kegelisahan pasar terkait persepsi penurunan independensi BI. Ia juga menilai BI kini cenderung lebih fokus mendukung pertumbuhan ketimbang agresif menaikkan suku bunga untuk mempertahankan nilai tukar.
Baca juga: Setelah Kabar “Tukar Guling” Juda Agung: Independensi BI “Luntur”, dari Meritokrasi ke Politik Patronase
“Berbeda dengan siklus sebelumnya, BI kemungkinan tidak akan menaikkan suku bunga hanya untuk membela rupiah,” ujar Wan.
BI sendiri dijadwalkan menggelar rapat dewan gubernur selama dua hari mulai hari ini, dengan ekspektasi pasar suku bunga acuan akan dipertahankan.
Di tengah sorotan media internasional, hasil uji kelayakan di DPR dan sinyal kebijakan BI ke depan akan menjadi penentu kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan moneter Indonesia. (*)
