Poin Penting
- OJK mencabut izin BPR/BPRS terutama karena kasus fraud serta lemahnya tata kelola dan prinsip kehati-hatian.
- Jumlah pencabutan izin menurun, dari 20 BPR/BPRS pada 2024 menjadi 7 BPR/BPRS sepanjang 2025.
- Kinerja industri tetap tumbuh, dengan aset naik 5,38% yoy, sementara NPL meningkat tipis namun masih terkendali.
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) dalam beberapa tahun terakhir utamanya disebabkan oleh kasus fraud dan pengelolaan manajemen yang buruk.
“BPR/BPRS yang dicabut izin oleh OJK selama beberapa tahun terakhir merupakan BPR/BPRS yang mengalami permasalahan dan kinerja yang buruk akibat insiden fraud atau penerapan prinsip tata kelola dan prinsip kehati-hatian yang kurang memadai,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dikutip, Kamis, 15 Januari 2026.
Baca juga: OJK Cabut Izin Usaha BPR Suliki Gunung Mas, Ini Alasannya!
Meski demikian, Dian menegaskan pencabutan izin usaha juga merupakan langkah OJK untuk menciptakan industri BPR/BPRS yang sehat dan resilien, sekaligus sebagai upaya mencegah permasalahan yang berlarut-larut dalam sistem keuangan nasional.
Jumlah BPR/BPRS yang Dicabut Izin
Sebagai informasi, sepanjang 2025, OJK mencabut izin usaha sebanyak tujuh BPR/BPRS. Jumlah tersebut menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 20 BPR/BPRS.
Dari sisi kinerja, total aset BPR/BPRS tumbuh 5,38 persen secara tahunan (yoy) per November 2025. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan kredit sebesar 5,48 persen yoy menjadi Rp176,06 triliun serta dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh 5,07 persen yoy menjadi Rp167,72 triliun.
Baca juga: Sejumlah BPR Ajukan Likuidasi Sukarela, Begini Tanggapan Bos OJK
Meski kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) BPR/BPRS tercatat mengalami kenaikan secara tahunan, Dian menyebut risiko tersebut masih berada pada level yang dapat dikelola.
“Kemudian kinerja industri BPR/BPRS juga tetap terjaga dengan capital adequacy ratio untuk BPR dan BPRS masing-masing sebesar 29,32 persen dan 19,01 persen, cukup tinggi ya atau berada di atas threshold sesuai ketentuan,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
