Poin Penting
- Pemerintah dan Pemda memperkuat koordinasi stabilisasi pangan jelang Nataru, melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, SPHP, penguatan logistik, hingga pemantauan harga
- Bansos dan stimulus akhir tahun digelontorkan untuk menjaga daya beli dan menahan kenaikan harga, termasuk bantuan pangan 10 kg beras dan minyak goreng bagi 18,3 juta KPM
- Risiko La Nina 2026 diantisipasi lewat pembiayaan produktif, optimalisasi KUR pertanian, penguatan KAD, dan peran BUMN logistik.
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan jelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan meningkatkan langkah antisipatif dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan.
Langkah tersebut di antaranya memperkuat operasi pasar, gerakan pangan murah, dan SPHP, kemudian mengintensifkan pemantauan harga dan distribusi bersama Satgas Pangan.
Selain itu, pemda juga diminta untuk memastikan kecukupan stok komoditas pangan utama, menjamin kelancaran logistik dan kecukupan armada transportasi, serta memperkuat komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi masyarakat.
“Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas harga, Pemerintah terus mendorong berbagai program bantuan sosial dan stimulus pada akhir tahun. Kebijakan ini menjadi amunisi untuk memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus memastikan kenaikan tarif angkutan dan harga pangan yang biasanya terjadi pada akhir tahun dapat kita kendalikan,” tutur Ferry, 10 Desember 2025.
Baca juga: Survei BI: Penjualan Eceran Diperkirakan Tumbuh 5,9 Persen Jelang Nataru
Program bantuan sosial dan stimulus akhir tahun tersebut antara lain bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg dan minyak goreng kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan untuk periode Oktober-November 2025, serta Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp300 ribu yang diberikan sekaligus selama 3 bulan (Oktober-Desember 2025) kepada 35,05 juta KPM.
Kemudian, program diskon tarif transportasi periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, event belanja seperti Epic Sale, Harbolnas dan Belanja di Indonesia Aja (BINA), dan event pariwisata nasional maupun internasional.
Risiko La Nina 2026
Selain mengantisipasi lonjakan permintaan pada periode Nataru, Pemerintah turut mencermati risiko fenomena La Nina hingga Maret 2026, yang diperkirakan dapat memengaruhi produksi pertanian dan menekan pasokan sejumlah komoditas pangan.
Langkah antisipatif dilakukan melalui perluasan pembiayaan produktif bagi petani dan pelaku usaha pangan, optimalisasi program kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, serta perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan pasokan dari wilayah surplus mengalir lancar ke wilayah defisit.
“BUMN Logistik juga terus dioptimalkan guna memperkuat efisiensi rantai pasok dan menjaga stabilitas harga di tingkat nasional,” tambahnya.
Di sisi lain, di tengah tantangan ekonomi global, perang dagang, tensi geopolitik dan ketidakpastian cuaca yang mempengaruhi tekanan harga pangan nasional, kinerja inflasi Indonesia tetap menunjukkan perkembangan yang positif.
Pada November 2025, inflasi tercatat sebesar 2,72 persen yoy dan berada dalam rentang sasaran selama delapan bulan berturut-turut.
Inflasi inti stabil pada 2,36 persen yoy seiring permintaan domestik yang tumbuh gradual dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terkendali. Sejalan dengan itu, inflasi volatile food (VF) berada di 5,48 persen yoy dan administered price (AP) tercatat 1,58 persen yoy dengan kontribusi utama berasal dari penyesuaian tarif angkutan udara.
Baca juga: TNI AD Siapkan Ribuan Hektare Lahan untuk Pasokan Bahan Pangan MBG
“Capaian itu mencerminkan komitmen dan kolaborasi kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam menjaga stabilitas harga. Dalam hal ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berperan strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah,” kata Ferry.
Lebih lanjut, pemerintah meyakini bahwa dengan sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat, inflasi nasional tahun 2025 dan 2026 dapat tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1 persen.
“Berkat perjuangan TPID juga, inflasi KITA berada di rentang sasaran. Kita tetap butuh usaha ekstra agar inflasi kita terjaga di Desember 2025 dan volatile food dapat kita jaga di bawah 5 persen,” ujarnya. (*)
Editor: Galih Pratama
