Poin Penting
- SMF bersama SMV Kemenkeu dan BUMN terkait membangun 56 rumah layak huni di kawasan kumuh Sangkrah, Surakarta, dengan total pendanaan TJSL Kemenkeu Rp4,48 miliar
- Program ini melanjutkan inisiatif peningkatan kualitas rumah di kawasan kumuh yang sudah dijalankan sejak 2018, termasuk pembangunan 43 RLH di Kelurahan Mojo pada 2021.
- Pemkot Surakarta menjadikan penanganan kawasan kumuh sebagai prioritas, mengalokasikan Rp4–5 miliar tiap tahun.
Surakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui kolaborasi pentahelix antara special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), membangun total 56 unit rumah layak huni (RLH) di daerah kumuh kawasan Semanggi, Segmen Losari – Demangan, Sangkrah, Surakarta.
Dalam program ini, SMF berkolaborasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) lain di bawah naungan Kemenkeu, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Geo Dipa Energi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT Karabha Digdaya.
Pembangunan rumah layak huni untuk 56 kepala keluarga di Sangkrah ini menjadi bagian dari Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh, yang sudah dijalankan SMF sejak 2018.
Tahun ini, dalam joint program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kemenkeu dialokasikan dana sebesar Rp4,48 miliar untuk mengatasi kawasan kumuh di Sangkrah. SMF bertindak sebagai koordinator dan mengambil porsi sebesar Rp2,96 miliar untuk membangun 37 unit rumah layak huni.
Baca juga: BNI dan SMF Integrasikan Layanan Pembayaran Digital, Dukung Program 3 Juta Rumah
Bonai Subiakto, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SMF mengatakan, sebelumnya SMF juga sudah melakukan hal serupa di Surakarta. Pada 2021, perseroan membangun 43 unit RLH di kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Mojo, Surakarta.
“Rumah sebagai kebutuhan primer memiliki multiplier effect terhadap kualitas hidup penghuninya. Dengan rumah layak huni ini, kami tentu berharap dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi mereka,” papar Bonai saat meninjau unit rumah layak huni di Sangkrah, Surakarta, Jum’at, 14 November 2025.
Rumah layak huni ini dibangun dengan konsep dua lantai di atas lahan seluas 20 meter persegi. Setiap unit dibangun seluas 40 meter persegi.
Di kesempatan sama, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan, program penyelesaikan kawasan kumuh menjadi salah satu prioritas utama. Setiap tahun, Pemkot Surakarta selalu mengalokasikan dana sebesar Rp4-5 miliar untuk penataan kawasan kumuh.
“Di tengah keterbatasan transfer ke daerah (TKD) yang berkurang, kami tidak mengurangi anggaran untuk pengelolaan wilayah kumuh,” tegasnya.
Respati menambahkan, Kota Surakarta terus bertumbuh. Ke depan, kota ini didorong untuk menjadi kota metropolitan yang berbudaya. Maka itu, penataan kawasan kumuh menjadi prioritas, dan termasuk juga bagian dari upaya untuk meningkatkan indeks pembanguan manusia dan angka harapan hidup di Surakarta.
Baca juga: SMF Inisiasi Skema Pembiayaan RTO, Anak Muda Tanpa Slip Gaji Bisa Punya Hunian
Sebagai tambahan, saat ini 1.120 meter persegi dari total 2,1 hektare luas kawasan kumuh Sangkrah, kini telah dibangun rumah layak huni untuk masyarakat. Sisanya akan terselesaikan jika program penanganan skala kawasan yang sedang dilaksanakan oleh Pemkot Surakarta tuntas.
Program ini mencakup berbagai aspek kekumuhan, seperti kondisi jalan dan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah, dan kondisi proteksi kebakaran. (*) Ari Astriawan
