Poin Penting
- Indonesia menegaskan komitmen global menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060 di forum COP30 Brasil dengan strategi pembangunan berkelanjutan dan kolaborasi internasional yang inklusif.
- Pemerintah menargetkan pengurangan emisi 1,2–1,5 gigaton CO2e pada 2035, peningkatan energi terbarukan 23% pada 2030, serta penguatan regulasi dekarbonisasi melalui Perpres 109 dan 110.
- PLN mendukung visi transisi energi nasional lewat RUPTL 2025–2034 yang menambah 69,5 GW kapasitas listrik, 76% di antaranya berbasis energi terbarukan dan menciptakan lapangan kerja hijau.
Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi pelopor aksi global dalam memitigasi perubahan iklim dan mempercepat transisi menuju Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Langkah tersebut ditegaskan dalam forum Conference of the Parties ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Kamis, 6 November 2025.
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen memperkuat target iklim nasional dan siap berkolaborasi dengan negara lain untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata dan inklusif.
“Presiden Prabowo telah menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris untuk mencapai NZE paling lambat tahun 2060 atau lebih cepat,” ujarnya dalam sesi Leaders Summit pada COP30.
Selain fokus pada iklim, Hashim menambahkan Indonesia juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui strategi pembangunan berkelanjutan yang dijalankan secara konsisten.
Baca juga: Begini Strategi SIG Dukung Pencapaian Target Net Zero Emmission 2060
Hasyim menjelaskan, dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 1,2-1,5 gigaton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) pada 2035.
Upaya tersebut, kata dia, akan didukung oleh peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2030, dan pengembangan teknologi baru seperti energi nuklir dalam kerangka transisi menuju energi hijau.
“Baru-baru ini Presiden Prabowo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Waste to Energy serta Peraturan Presiden Nomor 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Kedua regulasi ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem dekarbonisasi nasional dan memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca,” tambah Hashim.
Komitmen tersebut turut dipertegas oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq yang menekankan arah transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkeadilan.
“COP30 menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pembangunan hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan. Indonesia membangun kepemimpinan dari aksi nyata, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Baca juga: PLN Beberkan Ambisi Menuju Net Zero Emissions 2060, Seperti Apa?
Hanif menambahkan, prinsip keadilan iklim harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan transisi energi.
“Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan, memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial untuk masa depan yang lebih baik,” tambah Hanif.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa PLN siap mendukung dan merealisasikan visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan transisi energi nasional melalui implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
“Sekitar tiga bulan lalu, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, Indonesia telah merilis RUPTL yang baru. Dalam rencana tersebut, sepuluh tahun ke depan Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 76 persen di antaranya berbasis energi terbarukan dan storage,” ujar Darmawan.
Darmawan menambahkan bahwa RUPTL ini menjadi peta jalan strategis bagi PLN untuk mendukung akselerasi transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat.
Implementasi rencana tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang andal, tetapi juga mendorong pengembangan lapangan kerja hijau (green jobs), memperluas akses listrik hingga ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta memperkuat ketahanan energi nasional.
“Dengan memprioritaskan energi terbarukan, PLN berkomitmen menjadikan sistem kelistrikan nasional lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Kami yakin, dengan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, target-target transisi energi yang ambisius dapat diwujudkan secara nyata dan tepat waktu,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
