Poin Penting
- Bank Indonesia (BI) meluncurkan program katalis P2DD untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pentingnya literasi digital dan penguatan SDM daerah agar transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan.
- Program P2DD menjadi wadah kolaborasi lintas instansi dan daerah dalam berbagi praktik terbaik dan memperkuat tata kelola keuangan berbasis digital.
Jakarta – Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan program katalis Pecepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
“Hari ini kita akan meluncurkan program katalis P2DD. Dengan katalis P2DD tidak hanya layanan publik, tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesatuan bangsa,” ujar Perry dalam Opening Ceremony DAY 2 FEKDI X ISEF 2025, Jumat, 31 Oktober 2025.
Baca juga: IHSG Diprediksi Bergerak Sideways, Simak Katalisnya
Perry menyebutkan, di tengah percepatan transformasi digital nasional, peningkatan kapasitas dan literasi digtal menjadi fondasi utama agar digitalisasi daerah berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mempupuni untuk menggali potensi digitaliasi tersebut agar merata di seluruh Tanah Air,
“Melalui program katalis P2DD, Bank Indonesia bersama Kementerian dan pemerintah daerah, kami punya 46 jariangan kantor-kantor perwakilan BI di seluruh daerah yang menggerakan juga bersama penda untuk memperkuat kemampuan SDM daerah, mempercepat elektroniksasi transaksi pemerintah daerah,” ungkapnya.
Baca juga: Bos BI Ungkap 5 Langkah Strategis Hadapi Tantangan Ekonomi Regional
Lebih lanjut, tambah Perry, program ini dirancang sebagai wadah pembelajaran dan kolaborasi dalam berbagi praktik terbaik dalam mengimplementasikan digitalisasi keuangan daerah secara terarah dan adaptif.
“Katalis P2DD diselenggarakan secara berekelanjutan dengan sinergi lintas instansi dan daerah. Melalui forum ini pemerintah daerah dapat memeperluas wawasan, membangun jejaring kolaborasi, serta mengidentifikasi strartegi efektif untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
