Poin Penting
- Presiden Prabowo meminta penurunan biaya haji melalui efisiensi anggaran dan tata kelola bersih, agar biaya penyelenggaraan ibadah haji bisa terus ditekan dari level saat ini.
- Waktu tunggu keberangkatan haji ditargetkan turun dari rata-rata 40 tahun menjadi 26 tahun, seiring pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf.
- Arab Saudi izinkan Indonesia miliki lahan di Makkah, memungkinkan pembangunan “Kampung Indonesia” agar seluruh kebutuhan jemaah dapat dikelola langsung oleh pemerintah RI.
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk menurunkan biaya haji serta memangkas waktu tunggu keberangkatan ibadah haji dari periode 40 tahun menjadi 26 tahun.
“Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji dan saya minta terus menteri haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka,” kata Prabowo, dalam keterangannya, Selasa, 21 Oktober 2025.
Bahkan, Prabowo juga meminta Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf terus menurunkan biaya haji melalui efisiensi anggaran.
“Saya minta biaya haji harus terus turun bisa dengan efisiensi, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” jelasnya.
Selain itu, dirinya juga menginginkan percepatan masa tunggu keberangkatan jemaah haji, dari rata-rata 40 tahun saat ini menjadi 26 tahun.
Prabowo meyakini, dua permintaan tersebut bisa terealisasi. Sebab, saat ini pemerintah sudah membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin oleh Mochamad Irfan Yusuf.
Baca juga : Tabungan Haji Bank Mega Syariah Tumbuh 13 Persen di September 2025
Menurutnya, kementerian tersebut dibentuk atas permintaan Pemerintah Arab Saudi. Langkah ini merupakan bentuk penyesuaian dengan struktur birokrasi Pemerintah Arab Saudi yang memiliki Menteri Haji khusus.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, kami urusan haji adalah menteri haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oke ini Kepala Badan, nggak dia maunya menteri,” ungkap Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan, pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di Kota Suci. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi rela mengubah undang-undang khusus untuk Indonesia.
Adapun lahan yang ditawarkan sebut dia berada di lokasi strategis, bahkan ada yang berdekatan langsung dengan Masjidil Haram. Prabowo menekankan bahwa dengan adanya Kampung Indonesia di Makkah, seluruh kebutuhan jemaah akan dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia.
Baca juga : Mau Jadi Haji Muda? Simak Tipsnya dari Danamon Syariah
Langkah ini diharapkan dapat menghindari kekurangan dan kekecewaan yang selama ini masih dirasakan sebagian jemaah.
“Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri. Makan semuanya kita atur supaya tidak ada lagi kekurangan atau penyimpangan atau kekecewaan daripada jemah haji kita. Ini saya kira terobosan luar biasa,” pungkasnya.
Diketahui, biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 (1446 Hijriah) telah ditetapkan sebesar Rp89,4 juta. Namun, jumlah yang dibayarkan langsung oleh jemaah (Bipih) adalah rata-rata Rp55,4 juta. (*)
Editor: Galih Pratama
