Poin Penting
- Gubernur se-Indonesia melalui APPSI meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) karena dinilai membebani keuangan provinsi.
- Beberapa daerah mengalami pemangkasan signifikan, seperti Aceh sebesar 25 persen, Maluku Utara Rp3,5 triliun, dan Sulawesi Tengah hingga 45 persen, yang berdampak pada terbatasnya pembangunan infrastruktur.
- Para gubernur berharap pemerintah pusat memberi kepercayaan lebih kepada daerah dalam mengelola anggaran guna mendukung program prioritas nasional seperti pendidikan dan kesehatan gratis.
Jakarta – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, meminta agar anggaran transfer ke daerah (TKD) tidak dipangkas.
“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 7 Oktober 2025.
Muzakir mengungkapkan bahwa Aceh mengalami pemangkasan TKD sebesar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca juga: Transfer ke Daerah Turun jadi Rp693 T di 2026, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Gubernur Maluku Utara, Sherly laos menambahkan, seluruh Gubernur telah menyampaikan pandangan mereka agar Menteri Keuangan mempertimbangkan kembali pemotongan TKD, karena alokasi saat ini hanya mencukupi untuk belanja rutin daerah.
Menurutnya, pemangkasan anggaran TKD sebesar Rp3,5 triliun, dari Rp10 triliun menjadi Rp6,7 triliun, membuat belanja infrastruktur seperti jalan dan jembatan menjadi terbatas.
“Sehingga kita minta untuk seperti tadi yang dikatakan Pak Gubernur Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil,” pungkas Sherly.
Efisiensi Anggaran Tekan Kinerja Daerah
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid mengaku, setelah menerima surat edaran mengenai alokasi anggaran, hampir seluruh daerah terkena efisiensi.
Ia menyebut, Sulteng terkena pemangkasan hingga 45 persen, dengan dana bagi hasil (DBH) turun dari Rp700 miliar menjadi Rp200 miliar, dan APBD berkurang drastis dari Rp6 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
Baca juga: Menkeu Purbaya Akan Bentuk Tim Akselerasi Program Prioritas
Anwar menjelaskan, daerah juga harus menanggung sejumlah program pemerintah pusat yang membebani APBD. Meski sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, ia berharap pemerintah pusat dapat menyesuaikan alokasi agar program tetap berjalan.
“Apalagi mendukung program-program seperti misalnya Koperasi Merah Putih, MBG, kemudian Sekolah Rakyat, ini semua ada kaitannya dengan program-program seperti misalnya Sekolah Gratis, Kesehatan Gratis, ini membutuhkan anggaran yang besar,” beber Anwar.
Ia juga meminta agar pemerintah pusat memberi kepercayaan lebih kepada daerah dalam mengelola anggaran, mengingat banyak kepala daerah baru yang sedang memulai masa kepemimpinan dan membutuhkan dukungan dana untuk merealisasikan program prioritas. (*)
Editor: Yulian Saputra
