Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyatakan perekonomian global masih dalam tren melambat akibat penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan tingginya ketidakpastian ekonomi dunia.
Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, berbagai indikator menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di sebagian besar negara disertai dengan disparitas pertumbuhan antarnegara.
Perry merinci, di AS, keyakinan pelaku ekonomi menurun seiring implementasi kebijakan tarif yang berdampak pada melemahnya konsumsi rumah tangga dan naiknya tingkat pengangguran.
“Kinerja ekonomi Tiongkok juga melambat akibat menurunnya ekspor terutama ke AS sebagai dampak tarif resiprokal AS serta melemahnya permintaan domestik khususnya investasi,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil RDG, Rabu, 17 September 2025.
Baca juga: Breaking! BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 4,75 Persen di September 2025
Lebih lanjut, ekonomi Eropa dan Jepang juga dalam tren menurun sejalan dengan tertekannya kinerja ekspor. Sementara itu, ekonomi India sedikit meningkat ditopang oleh stimulus fiskal untuk mendorong konsumsi.
Perry menyatakan, dengan perkembangan tersebut, BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2025 masih berpotensi lebih rendah dari prakiraan sebelumnya sekitar 3,0 persen.
“Prospek ekonomi dunia yang belum kuat dan menurunnya tekanan inflasi mendorong sebagian bank sentral menempuh kebijakan moneter akomodatif, kecuali di Jepang,” pungkasnya.
Baca juga: Bos BI Sambut Positif Penempatan Dana Rp200 Triliun di Himbara
Selain itu, probabilitas penurunan Fed Funds Rate (FFR) juga semakin tinggi sejalan dengan naiknya tingkat pengangguran AS. Di pasar keuangan global, yield US Treasury menurun sejalan dengan ekspektasi penurunan FFR dan mendorong pelemahan indeks mata uang dolar AS (DXY).
Dengan masih tingginya ketidakpastian, aliran modal global ke komoditas emas semakin meningkat sedangkan aliran modal ke emerging market (EM) tertahan.
‘Ke depan, volatilitas pasar keuangan global masih terus berlanjut sehingga perlu diantisipasi dengan penguatan berbagai respons dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam negeri,” bebernya. (*)
Editor: Yulian Saputra
