Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang hanya mencapai 18,6 persen. Ia memperingatkan risiko year-end-loss atau belanja tergesa-gesa pada akhir tahun yang dapat menurunkan kualitas layanan BGN.
“Bagaimana strategi BGN untuk mengakselerasi penyerapan tanpa menurunkan kualitas?” kata Gamal dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa, 16 September 2025.
Gamal juga mengingatkan potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mengingat belanja barang yang mencapai 97,7 persen berdampak langsung pada puluhan juta masyarakat.
Ia lantas mencontohkan kasus penyalahgunaan dana desa sebagai pelajaran pengelolaan anggaran BGN.
Baca juga: Dugaan Dapur Fiktif di Program MBG, Komisi IX Minta BGN Lakukan ‘Bersih-Bersih’
Selain itu, politikus DPR itu meminta BGN menetapkan indikator yang jelas dan terukur, mulai dari target penurunan stunting, peningkatan literasi gizi, hingga penerapan standar halal.
“Dengan anggaran yang besar, perlu ada pembuktian nilai tambah yang nyata,” ujarnya.
Ia pun mengusulkan konsep “Local First”, yakni kebijakan yang mewajibkan sebagian kontrak pengadaan diberikan kepada UMKM, BUMDes, dan koperasi lokal. Menurutnya, hal ini penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
Baca juga: Restoran Berubah Jadi Dapur MBG, Prabowo Bahas Perkembangan dengan Kepala BGN
Tak hanya itu, Gamal juga mendorong agar diadakan evaluasi ketat terhadap pelaksana program dengan sistem pay for result atau berbasis kualitas, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi standar.
Gamal juga menanyakan apakah program gizi ini akan diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu atau berlaku secara umum. Ia menekankan agar kualitas dan pemerataan menjadi perhatian utama sebagai penutup pendalamannya dalam rapat tersebut. (*)
Editor: Yulian Saputra
