Jakarta – Pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dokumen ini disebut-sebut sebagai RUPTL paling hijau sepanjang sejarah.
Namun, implementasinya menghadapi tantangan besar, mulai dari kebutuhan investasi sampai Rp3.000 triliun hingga kepastian munculnya permintaan listrik baru di berbagai sektor.
“RUPTL kali ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan listrik, tetapi juga meng-create demand, terutama di wilayah dengan potensi besar yang selama ini belum terwakili, seperti kawasan Indonesia Timur,” ujar Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, dalam ajang Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Kamis, 11 September 2025.
Baca juga: PLN Hadirkan Promo Tambah Daya Diskon 50 Persen, Ini Ketentuannya
Dalam 10 tahun ke depan, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah itu, sekitar 76 persen atau 52,9 GW akan bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dan teknologi penyimpanan energi.
Angka tersebut hampir menyamai kapasitas pembangkit listrik yang telah dibangun sejak Indonesia merdeka, yakni sekitar 75 GW. Meski ambisius, RUPTL 2025–2034 dinilai memiliki nilai strategis bagi transisi energi.
Skala proyek besar ini menuntut kejelasan arah permintaan. Evy menekankan, penciptaan demand menjadi strategi utama PLN.
“Misalnya sektor perikanan di kawasan timur. Dengan menyiapkan cold storage berbasis listrik, otomatis akan memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus kebutuhan energi di sana,” jelasnya.
PLN, tambah Evy, memetakan tiga motor pertumbuhan konsumsi listrik dalam dekade mendatang, yakni pendingin ruangan (AC), ekspansi pusat data berbasis artificial intelligence (AI), dan adopsi kendaraan listrik (EV).
Ketiga faktor tersebut diyakini akan menjaga kesinambungan bisnis sekaligus menopang agenda transisi energi nasional.
Baca juga: Tingkatkan Layanan EV, PLN Luncurkan Home Charging Services Versi Terbaru
Sementara itu, pengembangan pembangkit EBT memerlukan investasi jumbo hingga Rp3.000 triliun. PLN berupaya meyakinkan pasar dengan memperbaiki profil risiko investasi.
“Risiko kita sudah turun dari 30,7 ke 27,4 atau kategori medium risk. Dengan perbaikan ini, peluang mendapatkan investor akan semakin terbuka,” imbuh Evy.
Agar proyek dengan masa pengerjaan 3-5 tahun bisa berjalan efektif, PLN memperkuat tiga aspek, mencakup pemetaan geospasial, pembentukan working group lintas sektor dengan project management office (PMO), serta keseimbangan antara proyek jangka pendek dan jangka panjang.
Strategi tersebut diharapkan mampu mengantisipasi keterlambatan pembangunan sekaligus menjaga kesinambungan pasokan listrik.
Baca juga: Regulasi Badan Energi Nuklir Masuk Tahap Harmonisasi, ESDM Siapkan Perpres
Dengan tantangan pendanaan besar dan kebutuhan menciptakan demand baru, RUPTL 2025-2034 bukan sekadar peta jalan energi. Dokumen ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (*)
