Jakarta – Data statistik yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, kalangan pejabat eselon I, II dan III serta pihak swasta menjadi kelompok profesi yang paling banyak ditangani dalam kasus tindak pidana korupsi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, berdasarkan data terkini pihaknya, pihak swasta menempati urutan teratas dengan 483 orang, diikuti oleh pejabat eselon I, II, dan III sebanyak 437 orang.
Adapun di urutan ketiga terdapat anggota DPR dan DPRD dengan jumlah 363 orang yang ditangani KPK.
“Sejarah akan selalu berpihak kepada mereka yang berani menjaga integritas,” ujarnya saat menyampaikan paparan yang dihadiri pimpinan Pemprov dan DPRD Kalimantan Timur di Balikpapan, dinukil ANTARA, Kamis, 11 September 2025.
Ia menegaskan, korupsi yang terus berulang bukan hanya disebabkan oleh kelemahan sistem, tetapi juga karena perilaku pejabat yang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.
Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Sita 2 Rumah ASN di Jaksel Senilai Rp6,5 M
Menurutnya, fakta kerentanan ini menjadi ancaman serius yang dapat menghambat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Berbagai indikator lain turut menunjukkan bahwa integritas nasional masih dalam kondisi rentan.
Sebagai informasi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 berada di skor 37 dari 100. Angka ini mengindikasikan persepsi korupsi di sektor publik masih tinggi.
Sementara itu, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) masyarakat juga dinilai belum konsisten dengan skor 3,85 dari skala 5,00.
Untuk mengatasi persoalan ini, KPK menjalankan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang mencakup tiga pendekatan utama.
“Trisula tersebut adalah pendidikan untuk membangun nilai antikorupsi, pencegahan melalui perbaikan sistem, dan penindakan untuk memberikan efek jera,” jelasnya.
Baca juga: GoTo Tegaskan Tak Punya Hubungan dengan Nadiem Tersangka Korupsi Chromebook
Menurut dia, tantangan integritas ke depan semakin berat seiring munculnya potensi korupsi digital, polarisasi politik, dan kebutuhan akan ketahanan moral individu.
Pejabat yang jujur sering kali dianggap tidak fleksibel dan dikucilkan, padahal mereka adalah benteng terakhir birokrasi yang bersih.
Oleh karena itu, Setyo menekankan bahwa keberanian menjadi syarat mutlak untuk mempertahankan integritas di tengah berbagai tekanan.
“Semua orang punya kesempatan untuk bisa menjadi pejabat, tapi tidak semua bisa meninggalkan legacy yang baik,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
