Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah. Sementara Dahnil Anzar Simanjuntak diangkat jadi Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025) ini menandai perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air.
Sebelumnya, urusan haji berada di bawah kendali Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Saat ini, lembaga tersebut resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Adapun pelantikan Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2024–2029.
Baca juga : Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Menteri yang Dilantik Presiden Prabowo
Keppres tersebut dibacakan langsung oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Irfan dan Dahnil, di Istana Negara, Jakarta Pusat.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegasnya.
Diketahui, Mochamad Irfan Yusuf atau populer disapa Gus Irfan didapuk menjadi menteri pertama yang menjabat pada kementerian baru tersebut.
Baca juga : IHSG Ditutup Merosot 1,28 Persen usai Prabowo Umumkan Reshuffle Kabinet
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji) yang bertugas mengelola aspek teknis hingga keuangan penyelenggaraan ibadah haji. Mulai dari keberangkatan jamaah, pelaksanaan di Tanah Suci, hingga kepulangan ke Tanah Air.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak merupakan politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dahnil aktif dalam organisasi Islam Muhammadiyah dan pernah menjadi dosen. Selain itu, dirinya juga merupakan ekonom dan pengamat kebijakan publik. (*)
Editor: Galih Pratama
