Jakarta – Pemerintah siapkan anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp381,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan outlook APBN 2025 yang sebesar Rp288,13.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran tersebut masuk di dalam alokasi anggaran ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun di 2026.
“Itu dialokasikan sebagian cukup signifikan adalah untuk subsidi dan kompensasi di bidang energi dari mulai listrik dan kemudian juga dari sisi BBM. Jumlahnya Rp381,3 triliun, ini untuk menjaga harga tetap stabil dan masyarakat dari sisi affordability. Jadi menjaga stabilitas itu memang dalam hal energi dialokasikan anggaran Rp381,8 triliun untuk BBM, listrik dan LPG 3 kilo,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, dikutip, Rabu, 3 September 2025.
Baca juga: Daftar 15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Paling Jumbo pada RAPBN 2026
Baca juga: DPR Nilai RAPBN 2026 Realistis Percepat Transisi Energi dan Tingkatkan Investasi
Adapun berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, subsidi energi terdiri dari subsidi BBM dan LPG sebesar Rp186,9 triliun serta subsidi listrik Rp78,5 triliun.
Sementara kompensasi energi, yakni kompensasi Baham Bakar Minyak (BBM) Rp97,8 triliun dan kompensasi listrik Rp18,1 triliun.
Selain subsidi, pemerintah juga mengalokasikan Rp16,7 triliun untuk insentif pajak energi baru terbarukan sebesar Rp37,5 triliun untuk belanja investasi sektor energi.
Pemerintah juga memperluas akses listrik dan mengalokasikan Rp5 triliun bagi program listrik desa. (*)
Editor: Galih Pratama
