Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebesar Rp57,7 triliun pada 2026 untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, dengan target penyediaan 770 ribu unit.
“Untuk program 3 juta rumah dari APBN itu Rp57,7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, dikutip, Senin, 18 Agustus 2025.
Sri Mulyani menjelaskan, sebanyak 350 ribu unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan dibiayai melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan anggaran Rp33,5 triliun.
Selain itu, melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dialokasikan Rp6,6 triliun, sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menyediakan standar biaya khusus (SBK) serta subsidi bantuan uang muka senilai Rp5,6 triliun.
Baca juga: BNI dan SMF Integrasikan Layanan Pembayaran Digital, Dukung Program 3 Juta Rumah
Lebih lanjut, program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk masyarakat miskin dialokasikan sebesar Rp8,6 triliun dengan target 373.939 rumah.
“BSPS itu adalah Kementerian Perumahan memiliki program untuk memberikan langsung kepada rumah yang perlu di upgrade terutama kelompok miskin dengan pembangunan swadaya,” jelasnya.
Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kontraktor UMKM disiapkan sebesar Rp20 miliar per kontraktor, dengan penyesuaian berdasarkan target maupun kinerja.
Baca juga: CORE Setuju Batas MBR Naik ke Rp14 juta Sejalan dengan Program 3 Juta Rumah!
Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal untuk 40 ribu unit rumah komersial berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) dengan anggaran Rp3,4 triliun pada 2026.
“Dan kami masih memberikan insentif fiskal yaitu untuk rumah komersial yang sampai dengan Rp2 miliar seperti yang dilaksanakan pada tahun ini. Ini untuk menstimulir demand side-nya maupun dari sisi suplai atau produksi dan konstuksi rumahnya,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
