Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, membeberkan sejumlah kebijakan strategis yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dalam program perumahan subsidi. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo memberikan “karpet merah” bagi rakyat kecil, bukan hanya untuk investor.
“Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar, dalam keterangannya, Kamis, 31 Juli 2025.
Menurutnya, kebijakan ini diwujudkan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah hingga Desember 2025.
“BPHTB itu biasanya bayar 5 persen, ini sekarang 0 persen, kemudian PBG, PBG itu Persetujuan Bangunan Gedung, ini juga dibuat jadi 0. Kemudian yang ketiga PPN, PPN ditanggung pemerintah, tadinya itu kebijakannya 0 itu dari Januari sampai Juni sudah dilaksanakan, baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis,” jelasnya.
Baca juga: Bersama Kementerian PKP dan BP Tapera, Bank Mandiri Beri Fasilitas Pembiayaan Rumah Subsidi
Selain dukungan pemerintah, Maruarar mengatakan bahwa pelaku usaha properti juga menunjukkan komitmen gotong royong. Mereka bahkan bersedia menanggung uang muka (DP) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Para pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi dengan cara membayarkan DP-nya, jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Ia menyebut fenomena ini sebagai praktik nyata dari konsep “Berbaginomics” yang sejalan dengan semangat gotong royong.
Maruarar juga menambahkan bahwa dukungan tanggung jawab sosial (CSR) dari berbagai perusahaan besar terus mengalir untuk mendukung program perumahan rakyat.
“Gotong royong sudah mulai terjadi,” pungkasnya.
Baca juga: Menteri Ara Dorong Pengembang Jaga Kualitas Rumah Subsidi
Diketahui, program rumah subsidi ini akan diluncurkan secara serentak di berbagai kota dengan target awal minimal 25 ribu unit.
Peningkatan kuota subsidi dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit tahun ini dipandang sebagai langkah signifikan dalam menjawab kebutuhan perumahan rakyat. (*)
Editor: Yulian Saputra
