Stabilitas nilai tukar Rupiah perlu dijaga agar tidak berdampak lebih luas terhadap aspek perekonomian nasional. Rezkiana Nisaputra
Jakarta–Terkait dengan gejolak nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) yang menyentuh di level Rp14.000 per USD, Pemerintah mengaku akan melakukan berbagai respon kebijakan dan akan melakukan koordinasinya bersama Bank Indonesia (BI).
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menegaskan, di tengah depresiasi Rupiah, Pemerintah dan BI tidak pernah berdiam diri untuk mengatasi pelemahan nilai tukar Rupiah, seperti yang dihadapi oleh mata uang negara lainnya terhadap Dolar Amerika Serikat.
Menurutnya, gejala global yang terjadi sejak 1-2 tahun yang lalu tersebut, terkait dengan rencana langkah lanjutan normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, yang kemudian diperparah pada beberapa waktu terakhir dengan kebijakan devaluasi Yuan Tiongkok.
“Kita menyadari bahwa stabilitas nilai tukar Rupiah perlu dijaga agar tidak berdampak lebih luas terhadap aspek perekonomian nasional,” ujar Bambang di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2015.
Dia menjelaskan, dalam RAPBN tahun 2016, diperkirakan nilai tukar Rupiah akan mencapai Rp13.400 per USD, yang didasarkan pada rentang nilai tukar yang paling maksimum disepakati Pemerintah dan BI dengan DPR pada bulan Juni 2015 yang lalu dalam pembicaraan Pendahuluan penyusunan RAPBN tahun 2016, yaitu berkisar Rp13.000-Rp13.400/USD.
Dia menilai, kondisi aktual yang terjadi saat ini di pasar mata uang nasional dan global, pasti akan diperhitungkan Pemerintah, BI dan DPR dalam pembahasan RAPBN tahun 2016 yang lebih dalam di Komisi dan Badan Anggaran DPR sampai dengan di bulan Oktober 2015 sebagai batas akhir penetapan UU APBN tahun 2016.
“Selain kondisi aktual itu, penetapan asumsi nilai tukar Rupiah di tahun 2016 juga akan memperhitungkan langkah-langkah antisipatif dan perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh BI dalam memperkuat fundamental pasar uang nasional,” tutupnya. (*)
@rezki_saputra
