Jakarta – Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mengisyaratkan rencana untuk mengakhiri konflik yang berlangsung di Gaza, Palestina, sebelum masa pemerintahan Joe Biden berakhir pada Januari 2025.
Awal pekan ini, Trump menyatakan bahwa jika para sandera yang ditawan Hamas tidak dipulangkan sebelum 20 Januari 2025, “kekacauan besar” akan terjadi. Peringatan tersebut juga disampaikannya melalui platform media sosial Truth Social.
“Akan ada konsekuensi yang serius di Timur Tengah, dan bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman terhadap kemanusiaan ini. Mereka yang bertanggung jawab akan menerima hukuman lebih berat daripada siapa pun yang pernah menerima hukuman dalam sejarah Amerika Serikat yang panjang dan bertingkat,” tulisnya, awal bulan ini.
Baca juga : Donald Trump Rilis Daftar Kandidat Kabinet, Ini Nama-nama dan Perannya
Tekanan Militer dan Diplomatik untuk Hamas
Peneliti Senior di Atlantic Council Ahmed Fouad Alkhatib menilai, Trump mungkin akan menggunakan kekuatan militer untuk memberi tekanan pada Hamas. Namun, menurutnya, langkah tersebut tidak mungkin lebih keras dibandingkan operasi yang telah dilakukan Israel selama 14 bulan terakhir.
“Mungkin ada elemen lain — yang saya harap bukan pendekatan itu — untuk mungkin memeras sebagian dari bantuan kemanusiaan yang masuk,” kata Alkhatib dinukil VOA Indonesia, Sabtu, 21 Desember 2024.
Alkhatib juga menambahkan bahwa ancaman Trump mungkin ditujukan kepada anggota Hamas di luar Gaza serta negara-negara yang mendukung mereka. Trump kemungkinan akan mendesak negara-negara tersebut untuk menghentikan pendanaan bagi Hamas.
Hamas telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Kelompok eksternal Hamas diyakini lebih mungkin menerima tekanan dari Washington, terutama mengingat pelemahan pengaruh Teheran akibat berbagai konflik, seperti kerugian yang dialami Hizbullah di Lebanon dan penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Baca juga : PM Israel Netanyahu Beberkan Rencana ‘Jahat’ di Tanah Gaza
Hamas dan Hizbullah dikenal sebagai proksi Iran, sementara rezim Assad merupakan sekutu setia Teheran.
“Peringatan Trump mengirimkan pesan yang jelas kepada orang-orang di Timur Tengah bahwa Amerika Serikat ingin menyelesaikan ini,” kata David Makovsky, Direktur Washington Institute for Near East Policy Project on the Middle East Peace Process.
Perjanjian Abraham dan Kepentingan Netanyahu
Makovsky menilai situasi ini menempatkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam posisi sulit. Netanyahu harus memilih antara memuaskan faksi sayap kanan dalam koalisinya yang mendukung pembangunan permukiman di Gaza atau memenuhi keinginan Trump untuk menyelesaikan konflik dan memperluas Perjanjian Abraham hingga mencakup Arab Saudi.
Perjanjian Abraham, yang ditengahi oleh pemerintahan Trump pada 2020, menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan kemudian Maroko.
“Trump tidak berniat membangun lebih banyak permukiman dan tetap tinggal di Gaza. Trump menginginkan, menurut saya, Hadiah Nobel untuk terobosan dengan Arab Saudi,” kata Makovsky.
“Dan menurut saya hal-hal itu tidak sejalan,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
