Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas penyelesaian burden sharing atau utang ditanggung bersama yang akan jatuh tempo pada tahun depan senilai Rp100 triliun.
Perry menjelaskan bahwa dirinya telah bertemu Sri Mulyani secara bilateral dan bersepakat untuk rencana penerbitan dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder.
“Bu Menteri Keuangan sudah bertemu dengan saya secara bilateral. Secara prinsip kami juga sudah sepakat. Sepakat mengenai rencana penerbitan SBN dan juga rencana pembelian SBN dari pasar sekunder sebagai bagian dari rencana operasi moneter,” jelas Perry dalam Konferensi Pers RDG, Kamis 19 Desember 2024.
Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, pemerintah berencana menerbitkan SBN senilai Rp642,56 triliun.
Baca juga: BI Sebut Rupiah Melemah Sebesar 1,37 Persen hingga 17 Desember 2024
Baca juga: BI Beberkan Dampak PPN 12 Persen Terhadap Inflasi dan Ekonomi RI
Kemudian, BI juga telah sepakat untuk melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder dengan jumlah yang lebih tinggi dari pada jumlah utang jatuh tempo burden sharing, yakni sebesar Rp150 triliun.
“BI juga sudah sepakat untuk melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder. Bahkan jumlahnya lebih tinggi dari jumlah yang jatuh tempoh burden sharing. Kami rencananya sebagai bagian dari rencana operasi moneter bisa membeli SBN dari pasar sekunder itu bahkan bisa Rp150 triliun,” ungkapnya.
Adapun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, tercatat dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana.
Secara rinci, total jatuh tempo utang tersebut mulai pada 2025 sebesar Rp100 triliun, pada 2026 senilai Rp154,5 triliun, 2027 Rp210,5 triliun, 2028 Rp208,06 triliun, 2029 Rp107,5 triliun, dan 2030 senilai Rp56 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
