Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan jalan tol menuju IKN ditargetkan akan rampung pada Desember 2024 mendatang.
Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN, Lazuardi Nasution mengatakan progres pembangunan jalan tol dari Balikpapan menuju IKN sudah rampung sekitar 80 persen.
Dia menyebut dengan adanya jalan tol tersebut perjalanan Balikpapan ke IKN akan menghemat waktu. Dari yang sebelumnya ditempuh dalam waktu 2,5 jam dengan adanya tol nanti, perjalanan hanya akan memakan 45-50 menit saja.
“Jalan tol saat ini sedang pembangunan hampir 80 persen mudah-mudahan Desember selesai dengan adanya jalan tol yang baru diharapkan IKN bisa ditempuh dari Balikpapan-IKN sekitar 45-50 menit,” kata Lazuardi dalam acara ESG Symposium 2024, Selasa, 19 November 2024.
Baca juga: Ternyata Segini Kekayaan Basuki Hadimuljono yang Diangkat jadi Kepala Otorita IKN
Selain itu, akses tol Pulau Balang masih menggunakan skema buka-tutup, tergantung dari kebutuhan atau kunjungan tamu-tamu ke IKN.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran Rp15 triliun untuk pembangunan IKN di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono merinci anggaran Rp15 triliun tersebut dialokasikan kementerian atau lembaga. Di antaranya Kementerian PUPR sebesar Rp9,11 triliun dan Otorita IKN (OIKN) Rp5,89 triliun.
“Untuk 2025 total untuk (pembangunan) IKN totalnya Rp15 triliun. Jadi tidak Rp143 miliar lah,” ujar Thomas dalam acara APBN 2025: Stabilitas, Inklusivitas, Keberlanjutan di Anyer, Serang, Banten, Rabu, 25 September 2024.
Baca juga: Sah! Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono jadi Kepala Otorita IKN
Lebih jauh dia menekankan bahwa anggaran tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Artinya, pemerintahan yang dipimpin Prabowo-Gibran punya kewenangan deskresi terkait mengubah anggaran IKN.
“Dana tersebut masih bisa berubah (bertambah). Intinya ada ruang deskresi presiden (Prabowo),” jelasnya.
Lebih jauh Tommy menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan IKN yang ‘ditanggung’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) hanya 20 persen, sisanya adalah dari investor. Oleh karenanya, pemerintah akan menggenjot peningkatan dana investasi. (*)
Editor: Yulian Saputra
