Jakarta – Indonesia kini sudah memasuki masa presidensi yang baru. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, perekonomian Indonesia diharapkan bisa bertumbuh lebih besar dari sebelumnya, yang berada stagnan di kisaran 5 persen.
Chief Economist Mandiri Sekuritas, Rangga Cipta mengungkapkan, perlunya menggenjot pengeluaran belanja fiskal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di level 5 persen. Ia katakan, meskipun belum ada susunan yang jelas soal program seperti apa yang akan dilakukan melalui kebijakan fiskal, tapi setidaknya, ada sejumlah hal yang akan diimplementasikan di bawah presidensi Prabowo Subianto.
“Dari speech-nya Pak Prabowo saat pelantikan 20 Oktober, itu memang ada beberapa hal yang disebutkan. Dan ini mungkin bisa jadi guidance buat investor, ini arahnya spending-nya mau ke mana sih,” tuturnya pada acara “Market Outlook: The New Government Era” yang diadakan Grow Investments di Jakarta, Rabu, 6 November 2024.
Baca juga: Menkop Budi Arie Ungkap 12 Prioritas dalam Mendukung Asta Cita Presiden Prabowo
Ia jelaskan, dalam catatannya, setidaknya ada lima hal fokus ekonomi pemerintahan Prabowo, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan siang gratis, pengentasan kemiskinan termasuk penguatan subsidi, dan downstreaming. Lima fokus tersebut, menurutnya, semuanya mengarah pada kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita bedah juga anggaran belanja negara 2025, jika kita populasikan, itu juga mengerucut pada arah menguatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia merinci, ada beberapa program yang ia sebut sebagai “quick win programs” yang semuanya mengerucut pada penguatan kesejahteraan masyarakat dalam waktu yang cepat.
Pertama, ada makan siang gratis dengan budget Rp71 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, fasilitas penyimpanan pangan yang tersebar di daerah dan pedesaan dengan budget Rp15 triliun, dan check up kesehatan gratis dengan budget Rp3,2 triliun.
Lalu, sistem sekolah terintegrasi dengan anggaran atau budget Rp2 triliun, serta perbaikan dan pembangunan rumah sakit di daerah dengan besaran anggaran Rp1,8 triliun. Bila ditotal, maka semuanya akan menghabiskan anggaran sebesar Rp113 triliun.
Baca juga: Prabowo Teken PP Hapus Tagih Utang UMKM, BNI Respons Begini
“Dan, kalau kita kumpulkan juga semua spending yang dikategorikan sebagai spending Perlinsos (perlindungan sosial), itu jumlahnya luar biasa, totalnya mencapai Rp505 triliun. Lebih tinggi dari saat pandemi pada 2020 yang sebesar Rp498 triliun,” tambahnya.
“Di luar itu, ada pula kebijakan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang ini disebutkan saat kampanye. Belum tau besarannya berapa, tapi tebakan saya tak jauh dari kenaikan gaji PNS tahun ini, sekitar 8 persen. Dengan jumlah PNS Indonesia sekitar 7 juta, ini lumayan untuk menambah daya beli kelas menengah,” pungkas Rangga. (*) Steven Widjaja
