Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ailrangga Hartarto bercerita soal wejangan dari Presiden Prabowo Subianto usai pelaksanaan retreat Kabinet Merah Putih Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah.
Airlangga bilang Presiden Prabowo membekalinya untuk fokus terhadap program-program prioritas yang akan dijalaninya kedepan, termasuk swasembada pangan, swasembada energi, dan subsidi yang tepat sasaran.
“Kemudian terkait dengan program agar Pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih tinggi, Kemudian program yang perlu disiapkan untuk jangka pendek, menengah dan panjang,” ujar Airlangga saat ditemui awak media, Senin, 28 Oktober 2024.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo-Gibran Diramal Mentok 5,1%, Airlangga: Jurus Belum Keluar!
Adapun saat ditanya soal apakah terdapat pembahasan mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun pertama di pemerintahan Prabowo, dia pun menyatakan bahwa itu tidak dibahas dalam retreat.
“Enggak-enggak (dibahas). (ditunda?) Nanti kita bahas,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono buka suara terkait dengan kejelasan kenaikan tarif PPN 12 persen di tahun pertama pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Berilah Pak Prabowo (waktu) menjadi presiden dahulu. Ini kan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan dari seorang Presiden Prabowo dan kabinetnya,” jelas Thomas dalam acara APBN 2025: Stabilitas, Inklusivitas, Berkelanjutan di Anyer, Serang, Banten, Rabu, 25 September 2025.
Thomas meminta kepada publik untuk memberikan kesempatan pada Prabowo Subianto menjabat presiden dan membentuk kabinet. Setelah itu, Prabowo akan menentukan arah kebijakan ke depan. Termasuk dengan kepastian penerapan kebijakan kenaikan PPN 12 persen di 2025.
“Yang pasti Pak Prabowo sudah terkonfirmasi (mengetahui) mengenai hal tersebut. Pastilah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut jika kabinet sudah terbentuk,” tegas Thomas.
Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan jika tarif PPN dinaikkan menjadi 12 persen di 2025 akan menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baca juga: Survei Inventure: 92 Persen Kelas Menengah Tolak Kenaikan PPN 12 Persen
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan berdasarkan hitungan INDEF kenaikan PPN 12 persen ini akan menyebabkan upah nominal menurun, sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan riil susut. Dari sisi inflasi juga akan terkontraksi, serta kinerja ekspor serta impor akan jeblok.
“Kenaikan tarif PPN itu akan membuat kontraksi perekonomian. Jika skenario kenaikan tarif PPN tetap dilaksanakan, maka pendapatan masyarakat akan turun, pendapatan riil turun, dan konsumsi masyarakat jelas turun. Sehingga ini tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, tapi juga pedesaan,” ujar Esther dalam Diskusi Publik Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat, Kamis, 12 September 2024. (*)
Editor: Galih Pratama
