Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bakal memberikan sanksi jika terbukti Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan manipulasi data inflasi agar mendapatkan insentif.
“Ya yang nakal-nakal harus di kasih sanksi, karena memang kita memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food,” ujar Airlangga saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.
Airlangga menjelaskan, pengendalian inflasi volatile food merupakan hal penting untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus karena harga pangan naik. Dia menambahkan, bila terindikasi fraud dari Pemda maka akan segera ditindak.
“Ya kalau nanti fraud kita kejar,” tambahnya.
Baca juga: Respons Sri Mulyani soal Pemda Diduga Manipulasi Data Inflasi Demi Insentif
Meski demikian, Airlangga enggan menyebutkan Pemda yang diduga memanipulasi data inflasi tersebut.
“Bocorannya nanti,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membahas soal adanya dugaan beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.
“Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Sri Mulyani kepada Wartawan di Kantornya, Jumat 4 Oktober 2024.
Baca juga: Sri Mulyani: Pemda Masih Ketergantungan pada Keuangan Pemerintah Pusat
Sri Mulyani menegaskan bahwa data inflasi yang dilaporkan oleh Pemda harus akurat dan kredibel. Jangan sampai, insentif yang diberikan menciptakan Tindakan yang mendistorsi angka inflasi.
“Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel dan pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yg justru mendistorsi angka inflasi itu,” ujarnya. (*)
Editor: Galih Pratama
