Jakarta – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah sektor andalan di sejumlah negara untuk menggerakkan perekonomian nasional. Kondisi ini bisa dilihat di Indonesia misalnya, di mana sektor UMKM memiliki pengaruh yang besar bagi perekonomian. Berdasarkan berbagai data yang ada, pelaku usaha UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta pada 2023.
Dengan jumlah pelaku UMKM tersebut, kontribusi UMKM mencapai 61 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau setara Rp9.580 triliun. UMKM di Indonesia menyerap sekitar 117 juta pekerja, atau setara dengan 97 persen dari total tenaga kerja.
Dengan potensi ekonomi yang tercipta, sistem bisnis pun terus berkembang, seperti salah satunya ialah penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) pada sisi operasional bisnis.
Baca juga: KemenKopUKM Ungkap Produk Impor Ilegal Terbukti Matikan Sektor UMKM
Bagi UMKM, implementasi prinsip ESG memiliki rintangan tersendiri. Tak seperti korporasi besar yang punya sumber daya yang mumpuni untuk implementasi prinsip ESG, sektor UMKM punya sumber daya sangat minim untuk implementasi ESG.
Menurut David Stringer selaku Managing Editor Climate and ESG Asia Bloomberg, salah satu tantangan bagi para lembaga ESG untuk menjangkau dan membantu pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip ESG pada bisnis mereka adalah minimnya data yang terverifikasi terkait profil bisnis dan supply chain dari segmen UMKM.
“Ini adalah masalah bagi UMKM. Mereka (berbagai lembaga) mengambil data itu untuk menolong UMKM dalam hal supply chain terkait prinsip ESG dan tak meninggalkan mereka sendirian. Mereka menawarkan dukungan, membantu UMKM untuk membangun kapasitas di area ESG,” ujar David pada acara Bloomberg Sustainable Business Summit 2024 di Singapura, Rabu, 31 Juli 2024.
Sementara itu, Ishika Mookerjee selaku Asia ESG and Climate Bloomberg Reporter menjelaskan bahwa masalah lainnya pada sektor UMKM dalam implementasi prinsip ESG adalah kurangnya sumber daya di sisi UMKM untuk menerapkan prinsip ESG. Situasi itu berbanding terbalik dengan korporasi besar yang punya sumber daya jauh lebih besar untuk terapkan prinsip ESG.
Baca juga: 4 Bursa di Asia Tenggara Lakukan Kolaborasi Dorong Emiten Implementasikan ESG
Ishika menjelaskan, dibutuhkan dukungan lebih dari regulator atau pemerintah di setiap negara untuk meningkatkan awareness implementasi ESG dan akses penerapannya bagi bisnis UMKM.
“Anda punya banyak contoh kasus, misalnya seperti di Singapura di mana pemangku kebijakannya mengadakan acara untuk meningkatkan kesadaran terkait ESG bagi pelaku UMKM melalui sesi edukasi atau melibatkan UMKM dalam cara untuk bisa mendapatkan informasi lebih terkait prinsip dan implementasi ESG,” imbuh Ishika. (*) Steven Widjaja
