Jakarta – Center of Reform on Economic (CORE) menduga dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo-Gibran pemerintah memangkas anggaran pos lain sebesar 5 persen. Adapun pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun di 2025 untuk program MBG.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Core Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menyebutkan beberapa pos anggaran yang diasumsikan dipotong, yakni subsidi energi, perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.
“Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun, artinya ada anggaran pos lain yang dikurangi. Karena kalau nggak, nggak bisa dapet Rp71 triliun ini untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Akhmad dalam Midyear Review CORE Indonesia 2024, Selasa, 23 Juli 2024.
Baca juga: Tim Prabowo-Gibran Bantah Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas Jadi Rp7.500 per Anak
Menurutnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak ditemukan penjelasan asal dari pembiayaan untuk program Makan Bergizi Gratis.
Berdasarkan ilustrasi yang dibuat Akhmad, untuk mendapatkan anggaran Rp71 triliun, dilakukan pemotongan anggaran subsidi energi sebesar Rp9,45 triliun. Kemudian, pemotongan anggaran perlindungan sosial Rp24 triliun
“Lalu, pemotongan anggaran kesehatan Rp9 triliun dan pemotongan anggaran pendidikan Rp33 triliun. Dan di total totalnya dapetnya Rp71 triliun tadi,” ungkapnya.
Dia mensimulasikan, untuk pelajar saja, jumlah murid ada di kisaran 62,93 juta orang dengan jumlah hari sekolah sebeanya 255 hari per tahun. Dengan anggaran 1 porsi/anak senilai Rp7.500 – Rp15.000, maka total anggaran diperikirakan Rp120,36 – 240,71 triliun per tahun.
Baca juga: Gugus Tugas Prabowo Bantah Komunikasi dengan Ekonom Soal Makan Gratis Rp7.500
Meski begitu, Akhmad mengatakan bahwa anggaran Rp71 triliun tersebut tidak sebesar yang digembar-gemborkan oleh Prabowo pada masa awal kampanye, serta dinilai tidak sebesar alokasi anggaran untuk sektor lainnya.
Misalnya saja, untuk anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar Rp665 triliun, perlindungan sosial Rp496,8 triliun, infrastruktur Rp423,8 triliun, subsidi energi Rp189,1 triliun, kesehatan Rp187,5 triliun, hingga anggaran pembangunan IKN sebesar Rp71,8 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
