Tapanuli Utara – Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Yusron, melihat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang belum begitu merata. Terlebih, pengetahuan mereka terhadap bank perekonomian rakyat (BPR).
Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, pihaknya bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia ingin meningkatkan kepercayaan orang-orang terhadap perbankan, termasuk BPR, di Sumut.
“Kami, LPS dan OJK, ingin melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat, agar masyarakat lebih tau bahwa BPR adalah peserta penjaminan simpanan LPS, sehingga mereka tidak lagi ragu untuk menabung di BPR,” terang Yusron di sela-sela acara Oesta Nasabah dan Gebyar Undian Tabungan Pundi BPR Nusantara Bona Pasogit, Kamis, 18 Juli 2024.
Baca juga: OJK Sumut Beberkan Kinerja BPR dan BPRS Kian Moncer, Ini Buktinya
“Ini merupakan dukungan LPS, agar masyarakat lebih percaya kepada perbankan di Sumatera. Karena, dari yang saya lihat, pengetahuan masyarakat soal LPS dan BPR itu kurang. Jadi, kehadiran LPS bisa membantu mereka untuk lebih percaya mengenai BPR,” tambahnya.
Tidak hanya LPS dan OJK, Yusron juga mengungkapkan peran penting BPR dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat soal keuangan. Menurutnya, BPR adalah garda terdepan dalam kegiatan ini.
Seringkali BPR-BPR melakukan jemput bola secara langsung terhadap masyarakat di sekitar mereka. BPR-BPR ini tidak jarang menawarkan produk-produk dan meyakinkan orang-orang untuk menaruh uang di perusahaan.
“Sehingga, masyarakat semakin percaya untuk nabung di bank dan semakin percaya kepada BPR,” lanjut Yusron.
Ke depannya, Yusron berharap bahwa masyarakat, khususnya yang tinggal di Sumut dan sekitarnya, bisa semakin mengetahui keberadaan LPS sebagai penjamin simpanan, serta mau menabung di bank.
Baca juga: Gebyar Undian Pemenang Program Tabungan Pundi BPR NBP Grup
Dan khusus untuk BPR, Yusron juga ingin masyarakat agar bisa semakin mengetahui keberadaan mereka. Harapannya, BPR-BPR seperti yang ada di Sumut, bisa meningkatkan kinerja dan fungsi intermediasi.
“Dengan adanya LPS di Sumut ini, kami bisa membantu dan mendekatkan pemahaman masyarakat mengenai BPR, sehingga kami bisa memajukan industri BPR atau industri perbankan secara keseluruhan dan sama-sama menjaga agar industri perbankan di Sumatera Utara ini sehat,” tukasnya.
Menurut laporan OJK per Mei 2024, terdapat 53 BPR-BPRS di Sumatera Utara. Industri berhasil mencatat pertumbuhan positif, di mana total aset tumbuh 8,78 persen secara year on year (yoy) dari Rp2,52 triliun menjadi Rp2,76 triliun.
Dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit juga mencatat pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 8,65 persen menjadi Rp2,10 triliun dan 9,84 persen menjadi 2,60 triliun (*) Mohammad Adrianto Sukarso
