Jakarta – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa pemerintahan baru di era Presiden Prabowo memiliki beban utang yang cukup tinggi.
Sebab, utang pemerintah saat ini per Mei 2024 tembus Rp8.300 triliun dengan jatuh tempo pada 2025-2029 sebesar RP3.749 triliun. Adapun, untuk tahun 2025 saja, utang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun.
“Kalau itu tidak diimbangi dengan kapasitas penerimaan negara yang meningkat, maka saya tidak terbayang apakah negara ini akan mengalami stroke yang ketiga? Semoga tidak, “ katanya dalam diskusi publik ‘Beban Utang Pemerintahan Mendatang’ di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Makin Menggunung, Segini Utang Warisan Rezim Jokowi ke Prabowo
Untuk itu kata dia, pemerintah Prabowo-Gibran harus memiliki alternatif sumber pembiayaan lain. Selain untuk membayar utang jatuh tempo, pemerintah anyar juga harus membiayai berbagai program fantastis lain seperti makan siang gratis dan pembangunan IKN.
“Saya sebut program yang fantastis, misalnya program makan siang gratis yang anggarannya mencapai 466 triliun rupiah. Jumlahnya sama dengan anggaran untuk pembangunan IKN,” jelasnya.
diketahui, untuk tahun 2025 saja, pemerintah baru menganggarkan sebesar Rp71 triliun untuk program makanan gratis.
Baca juga: Ngeri! Prabowo Disebut Berencana Naikkan Rasio Utang RI 50 Persen
Selain itu, pemerintahan baru juga memiliki beban pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). Karena, hingga kini belum ada perkembangan signifikan dari investor yang mau berinvestasi di IKN.
Pihaknya menyarankan, pemerintahan Prabowo-Gibran harus memprioritaskan program yang memiliki efek multiplier luas. Program tersebut terutama berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Misalnya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan modal, dan transfer teknologi. Ketiga program ini, sekaligus akan menjadi modal bagi Indonesia untuk menjadi negara maju,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
