Batam–Indonesia negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, serta memiliki garis pantai terpanjang di dunia, dianggap memiliki potensi yang besar sebagai poros maritim di dunia, termasuk sektor wisata maritim.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo, dalam diskusi publik yang membahas mengenai strategi kebijakan pengembangan wilayah di sektor maritim dan pariwisata, di Batam, Jumat, 12 Agustus 2016.
Agus menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2016 yang sebesar 5,18% juga ditopang oleh ekonomi di daerah. Di mana Sumatera menjadi salah satu pulau yang pertumbuhan ekonominya tertinggi kedua setelah pulau Jawa.
Oleh sebab itu, Agus berharap, agar ke depannya Indonesia mampu tumbuh kuat, seimbang, berkesinambungan, dan inklusif. Untuk mencapai hal tersebut, maka reformasi perlu dilakukan di berbagai sektor, bukan hanya fiskal namun juga moneter dan struktural.
“Di bidang reformasi struktural, penguatan sektor riil menjadi kunci. Salah satunya adalah penguatan daya saing di bidang kemaritiman dan pariwisata,” ujar Agus.
Lebih lanjut Agus mengungkapkan, bahwa ada beberapa potensi maritim Indonesia yang dapat dikembangkan saat ini, yaitu antara lain dalam bidang wisata maritim, perikanan, migas/energi, serta industri manufaktur dan galangan kapal.
Namun demikian, kata dia, masih terdapat beberapa tantangan, termasuk infrastruktur pendukung serta sumber daya alam (SDA) yang belum memadai. Untuk itu, kerja sama dan keseriusan semua pihak sangat diperlukan dalam mendukung pengembangan sektor maritim ini.
Di tempat yang sama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengaku, pentingnya membuat industri maritim Indonesia kompetitif dengan negara lain. Menurutnya, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, antara lain masalah konektivitas antardaerah.
Dalam pengembangan maritim tersebut, kata dia, kerja sama serta integrasi antara berbagai sektor harus dilakukan. Masalah pada sektor-sektor pendukung seperti perizinan, tanah, dan lain-lain perlu ditangani secara terbuka.
“Hal ini dapat dilakukan bila masing-masing sektor menghilangkan ego dan bekerja untuk kepentingan negara,” tutup Luhut. (*)
Editor: Paulus Yoga
