Jakarta–Rencana pemerintah untuk memangkas angaran belanja negara sebesar Rp133 triliun di 2016 ini, dinilai Bank Indonesia (BI) bisa membuat pemerintah mengerem penerbitan Surat Utang Negara (SUN).
“Kalau belanja negara diturunkan, walaupun penerimaan pajak tidak tercapai seperti yang direncanakan, maka tidak perlu keluarkan surat utang untuk menutupi itu,” ujar Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo di Jakarta, Senin, 8 Agustus 2016.
Menurutnya, permintaannya tersebut sejalan dengan likuiditas perbankan yang masih terjaga. Terlebih, kata dia, jika pemerintah sudah secara resmi mengumumkan pemotongan anggaran belanja di APBN-P 2016 sebesar Rp133 triliun.
Namun, kata dia, dalam upaya merespons langkah-langkah fiskal yang dilakukan pemerintah, BI terus berupaya untuk menjaga ketahanan likuiditas di sistem perbankan nasional. “BI akan terus di pasar untuk menjaga likuiditas di Indonesia,” tukas Agus.
Dia mengungkapkan, sejauh ini sistem keuangan nasional tetap stabil yang didukung oleh ketahanan sistem perbankan yang tejaga baik. “Kalau soal risiko di perbankan, secara umum kami katakan perbankan itu masih kuat,” jelasnya.
Dia menegaskan, kekuatan sistem perbankan itu tercermin dari tingkat rasio kecukupan modal (CAR) yang sebesar 22%. “Tetapi, kami memahami pertumbuhan kredit pelan, tercatat di bawah 10% (per Mei 2016 sebesar 8,3% secara year-on-year). NPL naik sampai 3,1%,” paparnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, sejauh ini BI tetap fokus mencermati kualitas utang korporasi di tengah tren perlambatan ekonomi global. “Perlambatan ekonomi dunia tekanannya berdampak pada kualitas utang yang dipegang oleh korporasi Indonesia,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga meminta pemerintah agar tidak memangkas anggaran pembangunan infratruktur. “Yang kita khawatir kalau pemotongan anggaran pembangunan infrastruktur,” tutup Agus. (*)
Editor: Paulus Yoga
