Jakarta – Peneliti Institute for Development fo Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai belanja pemerintah masih belum optimal dalam memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2024.
Adapun di kuartal I 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,11 persen. Pertumbuhan ini masih didorong oleh konsumsi rumah tangga sebesar 54,93 persen. Sedangkan, konsumsi pemerintah memiliki kontribusi sebesar 6,25 persen dan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 1,43 persen.
Pertumbuhan konsumsi pemerintah dan LNPRT meningkat signifikan, yakni masing-masing tumbuh 19,90 persen dan 24,29 persen. Sedangkan konsumsi rumah tangga naik 4,91 persen.
Baca juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen di Kuartal I 2024, Sri Mulyani: Mampu Turunkan Pengangguran
“Konsumsi yang naik cukup signifikan adalah belanja pemerintah dan LNPRT. Ini tentunya berkaitan dengan Pemilu dan Bansos di triwulan I. Ini menyumbang komponen konsumsi LNPRT dan pemerintah yang dorong ekonomi kita sampai 5,11 persen,” kata Heri dalan diskusi virtual Indef, Selasa, 7 Mei 2024.
Heri menambahkan, kontribusi belanja pemerintah masih tergolong rendah. Pahadal belanja daerah sejatinya menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.
“Konsumsi rumah tangga itu jadi kontributor utama sampai 54 persen. Kalau pemerintah dan LNPRT hanya 8 persenan. Meskipun kecil tapi diharapkan konsumsi ini jadi stimulus penggerak konsumsi. Belanja pemerintah ini bukan hanya mengeluarkan uang dari APBN. Tapi harusnya menggerakan komponen lainnya,” jelasnya.
Baca juga: BPS Beberkan Pendorong Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen
Misalnya saja, tambah Heri, anggaran pemerintah yang digelontorkan diharapkan menjadi konsumsi masyarakat, investasi dan ekspor. Namun, hal ini belum berhasil untuk mendorong ketiga hal tersebut.
“Jadi upaya pemerintah untuk melakukan stimulus belum berhasil, kenapa? karena pengeluaran konsumsi rumah tangganya masih di bawah pertumbuhan nasional. artinya stimulus yang digelontorkan apapun itu baik di sisi produksi atau konsumsi itu belum terkena sasarannya. Belum bisa menggerakan perekonomian secara optimal,” ungkap Heri. (*)
Editor: Galih Pratama
