Jakarta – Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengomentari soal program makan siang gratis yang diusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, program makan siang gratis ini masih dipertanyakan anggarannya akan berasal dari mana. Diisukan bahwa anggaran akan memangkas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), subsidi BBM, hingga wacana menaikkan PPN menjadi 12 persen.
“Jika melihat ruang fiskalnya, utang itu sudah hampir sekitar 37,95 persen porsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) artinya porsi utang ini kan hampir separo 38 persen dari PDB sementara tax ratio kita baru sekitar 10 persen, kalau kita bandingkan dengan kondisi 10 tahun yang lalu ini turunkan tendensinya baru naik aja kemarin,” jelas Esther dalam acara Memantau Peluang di Tengah Ketidakpastian Ekonomi, Kamis, 14 Maret 2024.
Baca juga: Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Airlangga: Dibahas Setelah Keputusan KPU
Dengan begitu, salah satu cara untuk menanggung anggaran program makan gratis tersebut adalah meningkatkan ruang fiskal, maka bila dilihat dari struktur APBN adalah pajak.
Selain itu, jika anggaran untuk program makan siang gratis diambil dari dana BOS dinilai sangat tidak adil. Pasalnya, porsi anggaran untuk pendidikan dalam APBN masih sedikit, yakni 20 persen. Bahkan porsinya terhadap PDB hanya 2-4 persen.
“Saya dengar dari dana BOS itu lebih parah lagi, berarti karena itu mengurangi dana dari sektor pendidikan. Nah, ini masih sangat kecil dana untuk sektor pendidikan dibandingkan Indonesia dengan negara-negara lain sehingga ini memprihatinkan,” ungkapnya.
Selanjutnya, jika program ini memangkas anggaran subsidi BBM, maka akan berdampak terhadap kenaikan biaya transportasi, bahkan mendorong inflasi lebih tinggi lagi.
“Terus kalau diambil dari subsidi BBM itu berarti tidak hanya meningkatkan biaya transportasi tapi itu akan mendorong ke arah inflasi. Karena kita tahu penyumbang inflasi terbesar itu dari biaya transportasi, akomodasi kemudian pangan,” papar Esther.
Baca juga: Program Makan Siang Gratis Bakal Telan APBN Rp450 Triliun? Ini Kata Airlangga
Adapun Esther mengusulkan pemerintahan yang baru nanti lebih baik mengalokasikan anggaran untuk program lain yang lebih produktif dibandingkan program makan siang gratis.
“Lebih baik program tersebut itu diarahkan untuk program-program yang lebih produktif meskipun argumentasinya adalah untuk peningkatan pengembangan UMKM, biar UMKM kecipratan, cuma ribet nggak sih bagaimana nanti monitoring dan evaluasinya ketika program makan siang gratis itu di launching,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
