Jakarta – Praktik dugaan pemotongan anggaran konsumsi dalam pelantikan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta disayangkan banyak pihak.
“Sehingga kalau ada kegiatan, misalnya pelantikan KPPS dan seterusnya, sampai ada pemotongan hak-hak KPPS, tentu itu kita sayangkan,” kata Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman dilansir laman dpr.go.id, Senin, 29 Januari 2024.
Pihaknya pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil langkah tegas dan tepat terkait dugaan penyelewengan anggaran tersebut oleh oknum tak bertanggung jawab.
Baca juga: Segini Rincian Honor KPPS Pemilu 2024, Naik Signifikan dari 2019
Sebab, kata dia, KPU sudah menghitung alokasi anggaran untuk belanja pemilu secara detail sampai dengan putaran yang terakhir dan penetapan hasil. Sehingga, seharusnya pemotongan anggaran tersebut idak semestinya terjadi.
“Maka, saya minta kalau itu betul terjadi, KPU RI harus mengambil Langkah-langkah tepat untuk melakukan check and recheck dan klarifikasi terhadap peristiwa itu,” jelasnya.
Terkait vendor yang diduga menjadi penyebab masalah pemotongan anggaran di pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman, dirinya dengan tegas meminta KPU mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak vendor tersebut jika terbukti tidak profesional.
“Kalau ada vendor yang betul-betul melakukan tindakan itu, ya putus kontrak aja. Ngapain dia tidak mau bekerja secara profesional sampai mengganggu hak-haknya KPPS,” tegasnya.
Selain di Kabupaten Sleman, dugaan pemotongan anggaran konsumsi pelantikan KPPS juga terjadi di daerah lain. Hal tersebut diketahui dari unggahan warga net di akun media sosial X.
“Kejadian di Manggarai Selatan Kec Tebet Jaksel. Pelantikan KPPS tidak mendapatkan Apa² jauh berbeda dgn Daerah lain yg dapat konsumsi + Uang 50rb /org / 100rb/org. Total KPPS di sini 553 org.53 org x 100.000 = Rp 55.300.000 KPPS tdk dapat apa-apa. Uangnya dikantong Siapa?,” tulis akun @OmJ_JeNggot, Kamis (25/1).
Baca juga: Belajar dari Kasus 2019, Pemerintah Diminta Fasilitasi Anggota KPPS Pemilu 2024 Dengan BPJS Ketenagakerjaan
“Di medan juga gitu. Cuma dapat snack dan hikmah nya aja. Padahal banyak loh yg dapat duit transport. Bukan masalah duit nya ya, seharusnya jelas dong anggaran nya. Malah tadi di grup kaki ada anggota kpps yg kirim video tiktok tentang kpps ga dapat duit,” tambah akun X @gracesofloveq
“Saya anggota kpps juga.. tadi pelantikan tidak ada dapat uang 50 ribu atau 100 ribu,, malahan kami di suruh cari bibit utk di tanam… dan konsumsi cuma gorengan. Apa ada dana nya ya 50 ribu atau 100 buat kpps yg pelantikan??,” tulis akun @zyuliantika929. (*)
Editor: Galih Pratama
