Jakarta – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, secara tegas mengungkapkan bahwa penerapan pajak karbon dan transisi energi baru terbarukan (EBT) harus dilakukan dan dijalankan.
Hal ini menyikapi pernyataan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya sempat menyebut potensi energi baru terbarukan di Indonesia masih sangat besar, tepatnya sebanyak 3.686 giga watt.
Baca juga: Bursa Karbon jadi Bukti Komitmen RI Atasi Perubahan Iklim
“Karena ini, secara tegas harus dilakukan implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya, sekaligus transisi EBT dijalankan,” ucap Cak Imin sapaan akrabnya dalam Debat Cawapres di Jakarta, 21 Januari 2024.
Hal itu dilatarbelakangi oleh target implementasi pajak karbon yang kembali mundur menjadi tahun 2025 dari tahun 2022 dan berkurangnya besaran pajak karbon yang ditargetkan menjadi 17 persen dari 23 persen.
Adapun, menurutnya, pajak karbon dan transisi EBT menjadi salah satu program yang paling penting, namun komitmen dari pemerintah saat ini dinilai tidak serius.
Baca juga: Cak Imin Kritik Food Estate: Abaikan Petani dan Merusak Lingkungan
“Sayangnya komitmen pemerintah hari ini tidak serius, target EBT yang mestinya kita harus punya target 2025, berkurang dari 23 persen justru diturunkan 17 persen, penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini, dari tahun 2022 mundur menjadi tahun 2025, apanya yang mau dilanjutkan?,” tegasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
