Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat. Posisi ULN Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar USD400,9 miliar atau senilai Rp6.234 triliun (asumsi kurs Rp15.552), naik 2,0 persen secara tahunan.
Angka ULN tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 0,7 persen yoy, yang sebesar USD392,2 miliar atau Rp6.099 triliun.
Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono mengatakan perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik.
“Selain itu, posisi ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global yang berdampak pada meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dolar AS,” ujar Erwin dalam keterangan resmi, Senin 15 Januari 2024.
Baca juga: Prabowo Ungkap Rasio Utang RI Terendah di Dunia, Ini Faktanya!
Lebih lanjut, ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah di bulan November 2023 sebesar USD192,6 miliar atau Rp2.995 triliun, tumbuh 6,0 persen yoy, dan meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,0 persen yoy.
Peningkatan ULN tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, dalam bentuk Sukuk Global, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.
“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel,” imbuhnya.
Adapun, pemanfaatan ULN pada November 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tantangan ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,8 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 18,6 persen, jasa pendidikan 16,7 persen, konstruksi 14,1 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 9,9 persen.
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah,” ucap Erwin.
Selanjutnya, ULN swasta kembali menurun. Posisi ULN swasta pada November 2023 tercatat sebesar USD196,2 miliar atau Rp3.051 triliun, mengalami kontraksi sebesar 3,2 persen yoy, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan lalu sebesar 2,3 persen yoy.
Baca juga: Catatan 45 Tahun Infobank: Pertumbuhan Ekonomi Ditopang oleh Utang Pemerintah, dan Ketimpangan Keuangan Tetap Lebar
Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 6,1 persen yoy dan 2,5 persen yoy, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya masing-masing sebesar 2,4 persen yoy dan 2,3 persen yoy.
“Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6 persen dari total ULN swasta,” jelasnya.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta.
Sementara itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada November 2023 tetap terjaga, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,3 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN. (*)
