Jakarta – Lagi-lagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mengalami kegagalan. Baru minggu pertama tahun 2024 saja, sudah ada 1 BPR yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni BPR Wijaya Kusuma.
Berdasarkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tercatat dalam 5 tahun terakhir atau sejak 2019 – 2023 ada sebanyak 28 BPR mengalami kebangkrutan. Dari jumlah tersebut, 23 BPR telah selesai proses likuidasinya.
Baca juga: Makin Tegas! OJK Mau ‘Sikat’ BPR yang Bermasalah
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara mengatakan bahwa OJK sedang menyempurnakan ketentuan terkait BPR/S (BPR/Syariah), yakni Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/S (RPOJK Exit Policy BPR/S).
Mirza menjelaskan, untuk RPOJK Exit Policy, penyempurnaan yang dilakukan terkait dengan perubahan jenis status dan jangka waktu penetapan status pengawasan, kriteria penetapan status pengawasan dan pemberitahuan penetapan status pengawasan.
”Selain itu, penyempurnaan juga termasuk perluasan tindakan pengawasan, dan penyelarasan pengaturan dengan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan atau dalam resolusi,” ujar Mirza dalam Konferensi Pers, dikutip, Rabu 10 Januari 2024.
Kemudian, OJK juga tengah menyempurnakan RPOJK Kualitas Aset BPR. Penyempurnaan pengaturan tersebut merupakan tindak lanjut dan penyelarasan dari UU P2SK.
Baca juga: Izin Usaha BPR Wijaya Kusuma Dicabut, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabahnya
Adapun, RPOJK Kualitas Aset BPR di antaranya menyempurnakan pengaturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), dan penyelarasan pengaturan dengan UU PPSK, SAK Entitas Privat, serta ketentuan Bank Umum.
”Antara lain terkait diperkenankannya BPR memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, melakukan penyertaan modal serta pengalihan utang, serta pengelolaan properti terbengkalai dan one obligor concept antar BPR,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
