Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara di tahun 2023 telah mencapai Rp3.121,9 triliun. Realisasi tersebut mencapai 102,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.061,2 triliun dan 100,2 persen dari target Perpres No. 75/2023 sebesar Rp3.117,2 triliun.
“Tahun 2023 dianggarkan Rp3.061,2 triliun, kemudian Perpres dinaikkan menjadi Rp3.117,2 triliun, realisasinya Rp3.121,9 triliun, jadi lebih tinggi dari APBN dan Perpres. Ini tumbuh 0,8 persen dari belanja tahun lalu,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Selasa 2 Januari 2024.
Baca juga: Penerimaan Pajak Negara Capai Rp1.869,2 T, Setoran PPh Migas Alami Kontraksi
Sri Mulyani menyatakan, realisasi tersebut mencerminkan bahwa belanja pemerintah masih terakselerasi. Secara rinci, belanja pemerintah pusat sepanjang 2023 terealisasi sebesar Rp2.240,6 triliun, turun sebesar 1,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Belanja ini fokusnya ke masyarakat, untuk peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, revitalisasi industri, transisi energi, perlinsos, dan reformasi birokrasi,” ucapnya.
Adapun dari jumlah tersebut, belanja kementerian dan lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp1.153,5 triliun atau tumbuh sebesar 6,3 persen secara tahunan. Sementara, untuk belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp1.087,2 triliun atau turun 9,0 persen.
Baca juga: Pemerintah Pede Ekonomi 2024 Tembus 5 Persen, Ini Indikatornya
Sri Mulyani mengatakan, belanja yang mengalami penurunan tersebut dipengaruhi oleh harga komoditas, terutama penurunan harga minyak, sehingga belanja subsidi dan kompensasi energi terealisasi lebih rendah dari yang dianggarkan.
Selanjutnya, untuk transfer ke daerah terealisasi sebesar Rp881,3 triliun atau tumbuh sebesar 8,0 persen secara tahunan. Angka ini juga melebihi target yang ditetapkan dalam APBN dan Perpres No. 75/2023. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
