Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan masih ada sebanyak 301 atau sekitar 55 persen Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengeluh soal kendala infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk percepatan digitalisasi.
“Saat ini masih 55 persen atau 301 Pemda yang menyatakan masih ada kendala infrastruktur TIK,” ujar Airlangga dalam Rakornas P2DD, di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023.
Baca juga: Perry Warjiyo Beberkan Tiga Peran BI dalam Percepat Digitalisasi Daerah
Padahal, kata Airlangga, berkaca dari pengalaman Kartu Prakerja yang sudah berhasil menjangkau 514 Kabupaten/Kota, yang telah melayani 17 juta masyarakat secara langsung. Seharusnya infrastuktur TIK sudah tidak lagi menjadi kendala.
“Jadi sebetulnya kendala TIK bukan menjadi masalah, apalagi payment system dari pada Pemda ini frekuensinya tidak setinggi di consumer market, jadi ini ke institusi sehingga seharusnya ini bisa dikelola,” tegas Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa salah satu yang dapat mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan ekonomi digital dan infrastruktur digital.
Baca juga: Kemenkeu Kucurkan Insentif Fiskal 2023 Rp4 Triliun, Ini Alokasinya
“Dan tentu saja fokus pembangunan Indonesia terutama APBN di bidang peningkatan kualitas SDM karena infrastruktur digital dan infrastruktur hard serta infrastruktur lainnya hanya akan memberikan peningkatan produktivitas apabila ditunjang oleh kualitas SDM yang baik,” ungkap Menkeu. (*)
Editor: Galih Pratama
