Oleh Karnoto Mohamad, Wakil Pemimpin Redaksi Infobank
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengakhiri masa pemerintahannya pada 2024. Legacy yang ingin ditinggalkan dia sebagai pemimpin terutama pembangunan infrastruktur yang masif, seperti jalan tol, bandara, listrik, kereta api cepat, MRT, dan LRT. Yang paling femonenal adalah Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN senilai Rp466 triliun, lebih dari separoh atau 53,5% dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sisanya kerjasama pemerintah dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta.
Selama 10 tahun dari 2015 sampai 2024, APBN menggelontorkan anggaran infrastruktur hingga Rp3.581,1 triliun, belum termasuk infrastruktur yang melalui transfer daerah, dana desa, dan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. BUMN di bidang konstruksi sampai kedodoran karena harus mengerjakan proyek penugasan pemerintah. Misalnya Hutama Karya yang merugi sejak 2020 dengan total kerugian sampai 2022 sebesar Rp5,91 triliun. Padahal, perusahaan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki pemerintah ini selalu diinjeksi dana PMN dengan jumlah yang jumbo.
Baca juga: Puan Soroti Dampak Utang Besar Sejumlah BUMN
Yang lebih kedodoran lagi adalah perusahaan BUMN karya yang sebagian sahamnya dimiliki publik seperti Waskita Karya. Perusahaan yang 25% sahamnya milik publik ini merugi sejak 2020 dengan akumulasi kerugian hingga 2022 mencapai Rp12,80 triliun. Begitu juga dengan Pembangunan Perumahan yang buntung sejak 2019 dengan akumulasi kerugian sampai 2022 sebesar Rp1,61 triliun. Keduanya memiliki debt equity ratio di atas 500% dan kesulitan mampu membayar kewajibannya.
Ambisi pemerintahan Jokowi dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebetulnya langkah yang tepat untuk memacu kunci daya saing dan keunggulan perekonomian. Sayangnya, Jokowi kurang memprioritaskan pembangunan human capital, terutama budaya dan karakter. Revolusi mental hanya menjadi jargon yang lenyap di awal periode pertama pemerintahan. Padahal, negara-negara maju seperti di Eropa Barat, Jepang, atau Singapura sangat kentara bahwa kemajuan mereka disokong oleh kemajuannya di bidang pendidikan sebagai perangkat lunak (software), tidak hanya infastruktur (hardware).
Akibatnya, kasus-kasus korupsi pun mewarnai pemerintahan Jokowi, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga BUMN. Transparency International pun melaporkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 jatuh ke peringkat 110, dari tahun sebelumnya di peringkat 96. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah tindak pidana korupsi dari 2014 sampai 2022 mencapai 998, dengan peringkat kasus paling banyak yaitu 470 di pemerintah kabupaten kota, 265 di kementerian/lembaga, 132 di pemerintah provinsi, 87 di BUMN dan BUMD, dan 42 di DPR.
Namun, di tengah cawe-cawe politik dan diwarnai kasus korupsi seperti di Waskita Karya, laba BUMN tumbuh dan mencapai rekor tertinggi sebesar Rp303 triliun pada 2022 dan deviden yang disetor tahun ini mencapai Rp80 triliun. Sayangnya, masih ada sejumlah perusahaan BUMN dhuafa yang merugi dan kesulitan meraih turnaround sampai tujuh perusahaan diantaranya disuntik mati sejak Desember tahun lalu. Pada 2019 jumlah perusahaan BUMN yang merugi sebanyak 22 perusahaan dan membengkak menjadi 39 perusahaan pada 2020. Pada 2021, jumlah perusahaan BUMN sebanyak 30 perusahaan, namun pada 2022 meningkat lagi menjadi 38 perusahaan. Penyebabnya, ada sejumlah perusahaan BUMN yang meraih untung pada 2021 lalu menjadi buntung pada 2022.
Menurut Biro Riset Infobank dalam kajian Rating 136 BUMN Versi Infobank 2023, ada sejumlah penyebab terjadinya kerugian di perusahaan BUMN. Satu, mengerjakan layanan publik atau kegiataan yang lebih bernilai sosial dibanding kegiatan komersial, misalnya PPD yang sudah melebur ke Damri. Dua, mismanagement dan tidak adanya strategi yang jelas sehingga perusahaan tidak mampu berkompetisi di pasar. Contohnya seperti Sarinah, Perikanan Indonesia, Hotel Indonesia Natour, dan Sang Hyang Seri.
Tiga, terlalu ekspansif tanpa diperkuat dengan good corporate governance (GCG) dan pengelolaan risiko sehingga perusahaan bisa mendadak membukukan kerugian yang besar baik karena kompetisi maupun terjadi siklus krisis. Contohnya Jiwasraya yang sudah distrukturisasi dan dipindahkan ke IFG Life dan Garuda Indonesia yang sedang diperbaiki oleh Irfan Setiaputra. Empat, menjalankan penugasan pemerintah untuk mengerjakan proyek tanpa kajian bisnis dengan mengandalkan pinjaman komersial ditambah buruknya tata kelola keuangan, seperti terjadi di BUMN karya.
Baca juga: Kinerja Melempem, Begini Proyeksi Pergerakan Saham Emiten BUMN Karya hingga Akhir 2023
Karena masalah tata kelola manajemen dan keuangan, ada perusahaan BUMN yang sebelumnya selalu mencetak untung, mendadak tidak bisa membayar utang. Masalah yang membelit Waskita Karya bisa menjadi pelajaran, apalagi Destiawan Soewardjono Direktur Utama Waskita Karya, tersangkut korupsi di anak usaha yaitu Waskita Beton Precast (WBP) pada 2016-2020 yang merugikan negara senilai Rp2,54 triliun. Waskita Karya sangat ekspansif menjalankan proyek-proyek pemerintah dan keuangannya terbakar sejak 2020. Per Juni 2023, Waskita Karya mencatat kerugian sebesar Rp2,23 triliun dengan kewajiban sebesar Rp84,31 triliun.
Kartika Wirjatmodjo, Wakil Menteri BUMN, pun mengakui adanya sejumlah isu yang membawa kerugian di perusahaan BUMN, yaitu kecilnya marjin yang petik perusahaan, hingga masalah tata kelola keuangan dan tata kelola manajerial.
Yang menjadi pertanyaan publik, mengapa tata kelola di sebagian perusahaan BUMN masih saja diwarna kasus korupsi kendati Kementerian BUMN di bawah kepemimpin Erick Thohir sejak 2019 telah menggaungkan nilai-nilai AKHLAK yang merupakan kepanjangan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif?
Perusahaan pelat merah mana yang kinerja cemerlang dan mana yang merugi? Setelah tujuh perusahaan BUMN dhuafa disuntik mati, bagaimana nasib perusahaan dhuafa dan masih terus merugi? Berapa besaran PMN dan setoran deviden BUMN selama pemerintahan Jokowi? Baca selengkapnya di Majalah Infobank Nomor 545 September 2023!
