Jakarta – Musuh bebuyutan Amerika Serikat (AS) sejak revolusi Islam tahun 1979, Iran bersiap masuk menjadi anggota blok negara-negara BRICS.
Meski begitu, Amerika Serikat (AS) masih bersikap acuh dan meremehkan bergabungnya Iran bersama lima anggota baru negara BRICS yakni Argentina, Ethiopia, Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab.
“AS menegaskan kembali keyakinannya bahwa negara mana pun dapat memilih mitra dan kelompok yang ingin mereka ajak berasosiasi,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller, dikutip VOI Sabtu (26/8).
Baca juga: Jokowi Masih Kaji jadi Anggota BRICS, Terganjal Dolar AS?
Sebagaimana diketahui, hubungan AS dan Iran rusak sejak akhir dekade ’70-an. Revolusi yang dicetuskan oleh para ulama serta penyanderaan kedutaan AS di Tehran mengakhiri hubungan tersebut.
Dilansir Reuters, politik luar negeri AS memang tak pernah berubah sejak masa perang dingin hingga saat ini. Iran menganggap negara adidaya itu sebagai diktator internasional yang bengis.
Masuknya Iran menjadi anggota BRICS dinilai akan memperkecil dominasi ekonomi AS di kancah internasional.
Di lain sisi kata Miller, AS akan terus bekerja sama dengan para mitra di seluruh dunia dalam berbagai forum bilateral, regional dan multilateral untuk memperkuat kemakmuran bersama dan menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan dunia.
Salah satu pemain yang diawasi dengan seksama adalah India, negara anggota BRICS lainnya yang juga tekun didekati AS.
Di mana, India akan memimpin KTT G20 di New Delhi bulan depan, yang akan mempertemukan negara-negara maju dan negara-negara berkembang.
Baca juga: Tinggalkan Dolar, Brasil Rayu Negara Lain Masuk BRICS
Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Presiden AS Joe Biden, membahas KTT G20 serta dukungan bagi Ukraina dalam pertemuan di Gedung Putih pada Kamis bersama mitranya dari Inggris, Prancis, Jerman dan Italia.
Negara-negara Barat menginginkan hasil pertemuan yang kuat di New Delhi untuk menunjukkan peran G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi, mendorong agenda afirmatif dan ambisius untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang. (*)
Editor: Galih Pratama
