Jakarta – Kebijakan Work From Home (WFH) yang mulai diberlakukan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta, diproyeksikan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Ibukota, bahkan nasional.
Hal tersebut dikatakan ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus dalam diskusi INDEF secara daring, Selasa, 22 Agustus 2023.
“WFH di DKI Jakarta, akan mengakibatkan penurunan ekonomi di DKI Jakarta. Akan turun ekonominya, akan mereduksi pertumbuhan ekonominya sebesar 0,7 persen,” jelas Heri.
Baca juga: Ekonomi RI Diyakini Capai 5,04 Persen hingga Akhir Tahun, Bank Mandiri Ungkap Faktor Pendorongnya
Berdasarkan penelitiannya, kebijakan WFH di DKI Jakarta ini akan menyebabkan produk domestik bruto (GDP) Jakarta menjadi -0,73 persen. Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga menjadi -1,76 persen dan upah riil -1,73 persen.
Tak hanya DKI Jakarta, ekonomi tingkat nasional juga ikut terdampak dari kebijakan WFH di DKI Jakarta. Dia memperkirakan penurunan GDP di tingkat nasional bisa mencapai -0,02 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja turun -0,06 persen dan upah riil -0,13 persen.
“Karena kan DKI Jakarta ini barometer nasional. Maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Heri.
Dia menjelaskan, dampak WFH ini bisa disimulasikan lantaran pengeluaran masyarakat di kota-kota besar, khususnya di DKI Jakarta, sebagian adalah untuk keperluan transportasi.
Baca juga: Presiden Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2024
“Dari 100 persen pengeluaran, katakanlah 10 persen untuk transportasi. Kalau 10 persennya dikurangi, ini yang terjadi, penyerapan tenaga kerjanya juga akan terkoreksi turun, dan upahnya juga akan turun,” jelas Heri.
Hal ini memang diakibatkan karena mobilitas masyarakat berkurang karena ada kebijakan WFH. Dengan begitu, jasa layanan tranportasi online jadi berkurang penggunanya.
“Itu yang menyebabkan salah satunya upah rill akan turun. Tentunya ada contoh-contoh lainnya, seperti kantin-kantin di perkantoran juga akan terdampak,” ungkap Heri.
Lain halnya dengan perekonomian nasional dan DKI Jakarta, tingkat ekonomi di Provinsi Jawa Barat justru akan mengalami kenaikan.
Baca juga: Indonesia Kurang Diminati Investor, Ekonom INDEF Ungkap Alasannya
“Kalau di Jawa Barat naik sedikit ya. GDP-nya naik 0,13 persen, penyerapan tenaga kerja naik 0,38 persen dan upah riil 0,31 persen,” kata Heri.
Pun demikian daerah Provinsi Banten, masih berdasarkan penelitian INDEF, kebijakan WHF di DKI Jakarta ikut mendongkrak perekonomian di sana.
Diproyeksikan GDP Banten naik 0,08 persen, penyerapan tenaga kerja naik 0,16 persen dan upah riil naik 0,11 persen. (*)
