Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan perhatian besar dalam mencermati permasalahan dampak utang pada sejumlah BUMN (Badan Usaha Milik negara).
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani pada Sidang Tahunan Pembukaan Masa Persidangan I tahun sidang 2023 – 2024, Rabu, 16 Agustus 2023.
Baca juga: Imbas Waskita Karya (WSKT) Gagal Bayar Utang, Bank Himbara Bakal Batasi Kredit ke BUMN Karya?
“DPR RI pada masa sidang ini, akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat. Salah satunya, mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN,” ujar Puan.
Oleh karena itu, kata puan, DPR RI melalui fungsi pengawasan, terus mengarahkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat.
“Sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat dan mensejahterakan rakyat,” katanya.
Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa pinjaman atau total kredit BUMN Karya kepada seluruh perbankan saat ini telah mencapai Rp46,21 triliun.
Baca juga: Nasib Saham BUMN Karya di Tengah Utang yang Jumbo
Adapun, sebelumnya Menteri BUMN, Erick Thohir menyebutkan bahwa utang atau pinjaman BUMN Karya kepada kelompok himpunan bank milik negara atau himbara telah mencapai Rp70 triliun. Sedangkan, utang BUMN Karya secara keseluruhan hingga semester I 2023 telah mencapai Rp223,7 triliun.
Beberapa jajaran BUMN Karya tersebut di antaranya adalah PT Waskita Karya yang memiliki total utang bank mencapai Rp46,53 triliun, PT PP Rp9,14 triliun, Wijaya Karya sebesar Rp6,93 triliun, dan Adhi Karya yang tercatat Rp4,17 triliun untuk utang bank tempo jangka pendek. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
