Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti belanja pemerintah daerah, di mana sebagian besar anggarannya digunakan untuk gaji pegawai (PNS Daerah).
Meskipun, mengalami tren penurunan menjadi sebesar 34% atau Rp365,4 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp376 triliun.
Namun porsinya masih tetap paling tinggi dibandingkan dengan belanja lainnya. Misalnya saja, belanja barang dan jasa sebesar Rp308,8 triliun, belanja modal Rp170,8 triliun dan belanja lainnya sebesar Rp229,8 triliun.
“Kita lihat di daerah belanja masih didominasi oleh belanja pegawai yang dalam hal ini mengalami tren penurunan namun masih cukup tinggi, yaitu di 34%,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI Selasa, 13 Juni 2023.
Berdasarkan data dari Kemenkeu, total belanja daerah meningkat 50,2% dari Rp715,5 triliun di 2013 menjadi Rp1.074,7 triliun di 2022.
Di mana, belanja pegawai menyumbang porsi rata-rata sebesar 35,05% dari anggaran belanja daerah. Namun, porsinya perlahan menurun dari 40,06% di tahun 2013 menjadi 34%.
“Kita juga harus melihat kualitas belanja daerah yang sering dilihat sebagai salah satu penghalang untuk terus memperbaikai efektifitas APBN dan APBD dalam mendorong perbaikan kemakmuran dan kinerja perekonomian,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menkeu menegaskan agar meningkatkan kualitas belanja daerah yang produktif untuk menstimulus perekonomian. (*)
Editor: Galih Pratama
