Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 31 Maret 2023, total utang pemerintah sudah mencapai Rp7.879 triliun. Angka tersebut naik Rp17,39 triliun, dibandingkan dengan Februari 2023 yang hanya sebesar Rp7.816 triliun.
“Pengadaan utang tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dengan kondisi pasar dan kas pemerintah yang saat ini cukup tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Senin, 8 Mei 2023.
Menkeu menjelaskan, kinerja APBN pada kuartal I-2023 berjalan dengan baik dan tumbuh positif. Hal ini ditandai dengan kinerja pendapatan negara yang tumbuh cukup tinggi dan realisasi belanja yang mampu menopang pemulihan ekonomi.
“APBN tetap dikelola dengan hati-hati dan konservatif, dengan memberikan ruang bagi shock absorber kinerja APBN sesuai target. Meski komoditas dalam tren moderasi. Kita tetap antisipasi lewat APBN,” terang dia.
Sebagai informasi, posisi APBN RI sampai akhir Maret masih mengalami surplus Rp128,5 triliun. Realisasi pendapatan negara tumbuh 26,3 persen atau senilai Rp647,2 triliun. Kemudian, secara keseluruhan belanja negara juga tumbuh Rp518,7 triliun atau 16,9%. Di sisi lain, keseimbangan primer juga surplus Rp228,8 triliun.
Realisasi pendapatan negara selama triwulan I-2023 mencapai Rp647,15 triliun atau 26,27% dari target APBN dan tumbuh sebesar 28,98% yoy. Pada periode yang sama, penyerapan belanja negara mencapai Rp518,66 triliun atau sebesar 16,94% dari Pagu APBN. Kemudian, posisi fiskal pemerintah relatif kuat, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp228,76 triliun. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra