Jakarta – Solusi memindahkan atau relokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara ke tempat lain dinilai tidak tepat dan menuai kritik dari pengamat.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, persoalan mepetnya Depo Plumpang dengan pemukiman masyarakat ini merupakan masalah klasik.
“Dulu saat dibangun sekitar 1974, lokasi Plumpang ini relatif masih steril,” kata Toto saat dihubungi Infobanknews, Kamis, 9 Maret 2023.
Namun, lanjut Toto, koordinasi yang kurang baik dalam pengelolaan tata ruang dengan pemerintah daerah, menyebabkan makin bertumpuknya pemukiman mendekati depo. “Jelas ini sangat berbahaya,” tegas Toto.
Menurutnya, koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga keamanan aset vital ini.
“Dalam pandangan saya sebaiknya Pertamina dan atau pemerintah bebaskan saja lahan pemukiman masyarakat tersebut sehingga posisi Depo Plumpang lebih steril,” kata Toto.
Masih menurut Toto, posisi Depo Plumpang sangat strategis. Pasalnya, dekat pelabuhan dan infrastruktur jalan tol, sehingga memudahkan aspek distribusi. “Menurut saya memindahkan ke lokasi lain bukan pilihan ideal,” ujar Toto.
Dari sisi anggaran pun Toto menilai bahwa bangun fasilitas baru atau depo baru tentu akan makan capex yang besar dibandingkan biaya relokasi penduduk.
Sementara, apabila penduduk yang direlokasi dari Depo Pertamina Plumpang, pemerintah bisa memanfaatkan rusun Kementerian PUPR sebagai alternatif rumah tinggal warga.
“Banyak rusun yang masing kosong di Jakarta, misal di Jalan Guntur Manggarai atau sekitar Cakung. Jadi fasilitas ini bisa dipakai,” ungkap Toto.
Sebelumnya, BUMN rencananya akan merelokasi Depo Pertamina Plumpang ke tanah milik Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Ini buntut dari kejadian kebakaran Depo Plumpang, yang berdampak kepada warga sekitar.
Rencananya, relokasi tersebut akan dimulai tahun depan dan proses pembangunannya memakan waktu 2,5 tahun.
