Jakarta – Pemerintah memastikan Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 setelah pandemi Covid-19 mereda. Program Kartu Prakerja kini fokus pada peningkatan kompetensi, produktivitas, kewirausahaan dan daya saing angkatan kerja.
Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kurniasih Suditomo mengungkapkan, pembukaan gelombang pertama dalam skema normal atau gelombang 48 akan dilaksanakan pada triwulan I-2023.
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) mengajak lembaga pelatihan berkualitas seluruh Indonesia, yang pernah bergabung maupun yang belum, untuk menjadi bagian dari ekosistem Prakerja dengan ikut seleksi penyedia pelatihan.
“Lembaga pelatihan silakan mengontak mitra platform digital Program Kartu Prakerja yaitu, SIAPKerja, BukaLapak, Tokopedia, Pintar, Kariermu dan Pijar Mahir untuk mengikuti proses seleksi,” kata Kurniasih dalam Konferensi Pers Kartu Prakerja, Rabu, 18 Januari 2023.
Melanjutkan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa proses seleksi lembaga pelatihan akan melibatkan tim ahli independen yang menjalankan fungsi akreditasi. Selain itu, standar kualitas pelatihan pada tahun 2023 akan ditingkatkan dengan menggunakan lebih dari 90 indikator penilaian. Standar pemantauan pun meningkat dengan lebih dari 70 indikator, dibantu oleh tim pemantau independen.
Kurniasih menambahkan, tujuan pelatihan pada Program Kartu Prakerja adalah memberikan kesempatan lebih luas bagi para penerima Kartu Prakerja untuk mengikuti ragam pelatihan dalam rangka peningkatan dan/atau penyesuaian kemampuan.
“Untuk pelatihan online, semua pelatihan harus dilakukan secara webinar. Tidak ada lagi yang seluruhnya video,” katanya.
Lebih lanjut, Dwina M. Putri, Head Kemitraan dan Program MPPKP menekankan bahwa bidang-bidang pelatihan yang tersedia dalam ekosistem program akan diprioritaskan pada keterampilan yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.
Hal ini merujuk pada riset Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Bank Dunia dan lembaga-lembaga lain seperti laporan “Critical Occupation List” tahun 2018, laporan “Indonesia’s Occupational Tasks and Skills” tahun 2020, studi World Economic Forum Future Job Report tahun 2020, serta riset Online Vacancy Outlook tahun 2020.
“Pekerjaan-pekerjaan yang paling dibutuhkan sesuai kajian tersebut, antara lain bidang bisnis, perkantoran, manufaktur, ekonomi kreatif, teknik, pertanian, jasa perorangan, dan hospitality,” urainya.
Untuk mendukung penyediaan berbagai pelatihan tersebut, pemerintah melakukan beberapa perubahan, antara lain:
- Penambahan durasi pelatihan yang semula minimal 6 jam menjadi minimal 15 jam.
- Pelatihan berlangsung secara online, offline, dan bauran (secara bertahap)
- Program ini juga boleh diikuti oleh penerima bantuan dari kementerian/lembaga lainnya seperti Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
Penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian:
- Bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta;
- Insentif pasca pelatihan Rp600 ribu untuk mendukung biaya transportasi dan internet yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali
- Insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Pelatihan secara offline akan dilakukan di 10 kota besar dan secara bertahap ditingkatkan sampai seluruh Indonesia. “Dimulai dari Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura,” katanya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
